Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Tinjau Proyek Pembangunan Pelabuhan Kijing
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 14:59 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah, Kalbar, Kamis (30/7/2020).
MEMPAWAH - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk meninjau proyek pembangunan Pelabuhan (Terminal) Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (30/7/2020).
Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak, Mustafa M. As’ad, pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan Pelabuhan Kijing menjadi proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing di Kalimantan Barat.
Pembangunan Terminal Kijing telah dimulai sejak 2018 yang diawali dengan ditandatanganinya perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Terminal Kijing antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) pada Juli 2018.
Ruang lingkup dari perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (persero)/IPC untuk membangun dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dengan jangka waktu perjanjian konsesi selama 69 tahun.
Pembangunan Terminal Kijing di atas lahan seluas 200 hektare akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Pelabuhan ini akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah, sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Sebagai salah satu pelabuhan hub, nantinya Terminal Kijing akan menjadi gerbang utama ekspor/impor barang dari dan ke Kalimantan. Selain itu, dengan dibangunnya Terminal Kijing diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar-pulau di Indonesia dalam rangka menekan biaya logistik serta sebagai salah satu dari beberapa Pelabuhan yang menjadi komponen program tol laut," jelas Mustafa.
Hingga akhir Juli 2020 progres pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi telah mencapai sekitar 74 persen dan ditargetkan akan selesai pada pada November 2020, serta akan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi yang sekaligus kemungkinan jadi proyek strategis nasional pertama yang diresmikan.
Anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi sekaligus putra daerah Kalbar dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman didampingi Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dapil Kalbar menyambut baik pembangunan Pelabuhan Kijing.
Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar, agar aktivitas ekonomi tidak tertumpu hanya di Jawa dan Sumatera.
Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak, Mustafa M. As’ad, pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan Pelabuhan Kijing menjadi proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing di Kalimantan Barat.
Pembangunan Terminal Kijing telah dimulai sejak 2018 yang diawali dengan ditandatanganinya perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Terminal Kijing antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) pada Juli 2018.
Ruang lingkup dari perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (persero)/IPC untuk membangun dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dengan jangka waktu perjanjian konsesi selama 69 tahun.
Pembangunan Terminal Kijing di atas lahan seluas 200 hektare akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Pelabuhan ini akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah, sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Sebagai salah satu pelabuhan hub, nantinya Terminal Kijing akan menjadi gerbang utama ekspor/impor barang dari dan ke Kalimantan. Selain itu, dengan dibangunnya Terminal Kijing diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar-pulau di Indonesia dalam rangka menekan biaya logistik serta sebagai salah satu dari beberapa Pelabuhan yang menjadi komponen program tol laut," jelas Mustafa.
Hingga akhir Juli 2020 progres pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi telah mencapai sekitar 74 persen dan ditargetkan akan selesai pada pada November 2020, serta akan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi yang sekaligus kemungkinan jadi proyek strategis nasional pertama yang diresmikan.
Anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi sekaligus putra daerah Kalbar dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman didampingi Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa yang juga pernah menjadi anggota DPR RI dapil Kalbar menyambut baik pembangunan Pelabuhan Kijing.
Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar, agar aktivitas ekonomi tidak tertumpu hanya di Jawa dan Sumatera.
tulis komentar anda