Irjen Kementan Dorong Kolaborasi Jaga Ketahanan Pangan
Sabtu, 30 September 2023 - 21:46 WIB
Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023). FOTO/dok.SINDOnews
PANGKALPINANG - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (27/9/2023).
Rakorwas ini untuk mendorong sinergi menjaga pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Rakorwas mengusung tema Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dihadiri Irjen Kementan Jan Samuel Maringka.
Dia mengatakan, Itjen Kementan telah melakukan refocusing kebijakan pengawasan melalui program 'Jaga Pangan Jaga Masa Depan'. Program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal itu guna mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.
"Penguatan sinergitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mendukung program ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia," kata Jan Maringka.
Dia menambahkan, tantangan utama pertanian yang dihadapi saat ini adalah adanya perubahan iklim el nino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian.
"Dalam menghadapi ancaman el nino, Menteri Pertanian telah mencanangkan gerakan nasional penanganan dampak el nino pada 10 provinsi di 100 kabupaten seluas 500.000 hektare," ujarnya.
Menurutnya, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Rakorwas ini untuk mendorong sinergi menjaga pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Rakorwas mengusung tema Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dihadiri Irjen Kementan Jan Samuel Maringka.
Dia mengatakan, Itjen Kementan telah melakukan refocusing kebijakan pengawasan melalui program 'Jaga Pangan Jaga Masa Depan'. Program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal itu guna mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.
"Penguatan sinergitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mendukung program ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia," kata Jan Maringka.
Dia menambahkan, tantangan utama pertanian yang dihadapi saat ini adalah adanya perubahan iklim el nino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian.
"Dalam menghadapi ancaman el nino, Menteri Pertanian telah mencanangkan gerakan nasional penanganan dampak el nino pada 10 provinsi di 100 kabupaten seluas 500.000 hektare," ujarnya.
Menurutnya, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
tulis komentar anda