Riset Inovatif dan SDM Unggul Dukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Selain itu, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal; rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti; kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengomersialkan invensi para peneliti.

(Baca Juga: Kadin Apresiasi Capaian KKP di Semester I 2020)

Penyebab lainnya yaitu, minimnya kerjasama sinergis antara peneliti –swasta/industri – pemerintah; hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global; terdapat kegagalan sistem pendidikan, di mana mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, teamwork, dan etos kerja unggul/akhlak mulia; rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat; dan political commitment Pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi.

"Memperhatikan tugas dan fungsi BRSDM, masih terdapat satu tugas dan fungsi yang perlu dilengkapi agar inovasi yang tugas fasilitasi hilirisasi atau komersialisasi hasil riset tahap prototipe yang technologically ready menjadi produk inovasi teknologi dan non-teknologi yang laku di pasar domestik maupun global," ungkap Rokhmin.

Sementara itu, Laode M Kamaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, diantaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset KP; pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasab SDKP serta karantina ikan; membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri; peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan; memperbaiki komunikasi dengan nelayan; penyederhanaan perizinan; hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

"Untuk itu, BRSDM harus dapat meningkakan transformasi digital untuk menguatkan peran data menjadi peran informasi dalam analisa ilmiah dan pemodelan. Strategi pengembangan SDM dilakukan secara dinamis berdasarkan analisa big data dan menetapkan fokus riset sebagai penopang utama mendukung kinerja KKP serta mendukung keberhasilan pembangunan KP," tutur Laode.

Di akhir kesempatan, Yudi Nurul Ihsan menerangkan bahwa riset KP harus difokuskan pada kontribusi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan, distribusi kesejahteraan secara adil, serta kelestarian ekosistem dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang menjadi dasar kebijakan dan program.

“Sebagai solusi, terobosan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid di bidang KP perlu strategi program quick wins, dengan strategi pengelolaan berupa optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, perbaikan tata niaga dan distribusi hasil perikanan dan kelautan untuk peningkatan daya saing, penguatan peraturan dan kebijakan, serta peningkatan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia, inovasi iptek serta riset di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Yudi.

(Baca Juga: Yeay! Ekspor Perikanan Naik 6,9% di Semester I/2020)

Rakorpus BRSDM terlaksana sebagai terobosan kegiatan guna pemantapan kegiatan riset dan SDM tahun 2020; penguatan kolaborasi perencanaan kegiatan riset dan sumber daya manusia KP tahun 2021 yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi pada masyarakat; dan sebagai penguatan sinergitas program riset dan pengembangan SDM, dengan program KKP dan stakeholder lainnya.