Harga Pangan Melambung Tinggi, Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Subsidi ke Rakyat

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo , Yerry Tawalujan menanggapi, tingginya harga gula dan berbagai komoditas pangan yang kian melonjak beberapa bulan terakhir ini. Lantaran memahami keadaan sulit tersebut, Ia meminta agar pemerintah memberikan subsidi .

"Kami Partai Perindo sangat memahami jeritan emak-emak dan rakyat kecil karena tingginya harga berbagai komoditas pangan yang terus melambung dan tidak pernah turun jika dibanding harga pada tahun lalu," ujar Yerry kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).





Sebagai partai yang peduli pada kepentingan rakyat, lanjut Yerry, Partai Perindo meminta Pemerintah untuk fokus pada pengendalian harga komoditas pangan dan memberikan subsidi kepada rakyat kurang mampu.

"Kami minta Pemerintah memberikan subsidi berupa bahan pangan dan bantuan langsung tunai kepada rakyat kurang mampu. Karena hampir semua bahan pangan itu naik harganya. Beras, cabai, bawang dan berbagai produk pertanian belum turun harganya, ini ditambah lagi kenaikan harga gula. Rakyat kecil makin menderita," jelas Yerry yang juga Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini.



Menurut pantauan di beberapa pasar tradisional, kenaikan harga juga terjadi di komoditas gula pasir yang dijual bervariasi antara Rp16.800 sampai Rp17.000 per kilogram.

Merujuk pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga gula pasir lokal per Rabu (8/11) naik Rp150 menjadi Rp16.350 per kilogram. Sementara gula pasir kualitas premium juga kompak naik menjadi Rp16.850 per kilogram.

"Pernyataan dari pihak Kementerian Perdagangan naiknya harga gula pasir dalam negeri akibat harga internasional juga naik. Rakyat pasti tidak tertarik mendengar kenapa harga gula pasir naik. Mereka ingin tahu bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah," ungkap Yerry.

Untuk itu, Yerry meminta Pemerintah untuk mengurangi alokasi dana APBN untuk infrastruktur dan menambahkan anggaran subsidi pangan."Untuk kondisi sekarang dengan kenaikan bahan pangan yang tak terkendali, rakyat lebih butuh bantuan pangan dan subsidi keuangan daripada pembangunan infrastruktur," pungkas Yerry.