Potensi Digitalisasi Transaksi di Sektor Kakao Indonesia Capai Rp11,1 Triliun
Jum'at, 10 Mei 2024 - 18:34 WIB
loading...
Direktur OJK Institute, Bayu Bandono mengatakan, sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menurut laporan yang yang dirilis oleh Better Than Cash Alliance, Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro), dan Pemerintah Indonesia, lebih dari 1,4 juta petani kakao di Indonesia melakukan transaksi senilai USD700 juta atau setara Rp11,1 triliun (Kurs Rp15.936/USD) per tahunnya.
Baca Juga: Bahan Baku Cokelat Makin Mahal, Harga Kakao Global Sentuh Rekor Tertinggi
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa mendigitalkan transaksi tersebut dapat membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya, sebagian besar para petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi.
Penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor kakao, yang merupakan kontributor utama di bidang agrikultur Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para petani kakao di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi.
Sayangnya, penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor utama di bidang agrikultur Indonesia. Direktur OJK Institute, Bayu Bandono mengatakan, sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global.
Di dalam negeri, sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai USD700 juta terhadap PDB per tahunnya. Baca Juga: Ekspor Kopi hingga Lemak Kakao ke Mesir Meningkat Sepanjang 2022
"Sektor ini juga menjadi mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat daerah, terutama di Sulawesi yang menyumbang 70% dari produksi kakao secara nasional," urai Bayu Bandono, Rabu (8/5).
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kata dia, memiliki tugas yang penting yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi.
"Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% di tahun 2019 menjadi 4% di tahun 2022,” ujarnya.
Dr. Bayu juga mendorong para stakeholder untuk bersama-sama menerima rekomendasi yang dihadirkan dalam laporan ini dan berfokus menerapkan inovasi yang dapat mempercepat penerapan pembayaran digital yang dapat menggerakkan pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan.
Baca Juga: Bahan Baku Cokelat Makin Mahal, Harga Kakao Global Sentuh Rekor Tertinggi
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa mendigitalkan transaksi tersebut dapat membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya, sebagian besar para petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi.
Penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor kakao, yang merupakan kontributor utama di bidang agrikultur Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para petani kakao di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi.
Sayangnya, penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor utama di bidang agrikultur Indonesia. Direktur OJK Institute, Bayu Bandono mengatakan, sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global.
Di dalam negeri, sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai USD700 juta terhadap PDB per tahunnya. Baca Juga: Ekspor Kopi hingga Lemak Kakao ke Mesir Meningkat Sepanjang 2022
"Sektor ini juga menjadi mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat daerah, terutama di Sulawesi yang menyumbang 70% dari produksi kakao secara nasional," urai Bayu Bandono, Rabu (8/5).
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kata dia, memiliki tugas yang penting yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi.
"Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% di tahun 2019 menjadi 4% di tahun 2022,” ujarnya.
Dr. Bayu juga mendorong para stakeholder untuk bersama-sama menerima rekomendasi yang dihadirkan dalam laporan ini dan berfokus menerapkan inovasi yang dapat mempercepat penerapan pembayaran digital yang dapat menggerakkan pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan.
Lihat Juga :
