Demi Vaksin Corona, Erick Thohir Siap Rogoh Kocek Rp65,9 Triliun
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 16:38 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Erick Thohir menyebut, pengadaan vaksin Covid-19 dan alat suntiknya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Diperkirakan, pengadaan itu akan menelan biaya senilai USD4,5 miliar atau Rp65,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.671).
Erick merinci, dana itu untuk membeli vaksin, memproduksinya, hingga menyuntikkannya ke 160-190 juta masyarakat Indonesia. "Kalau harganya USD15 per vaksin, jadi berapa? Anggaplah 300 juta (vaksin) kali USD15 berarti sudah USD4,5 miliar," ujar Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8/2020).
Perkiraan anggaran tersebut, lanjut Erick, termasuk biaya pembelian vaksin, biaya jarum suntik hingga anggaran tenaga kerja. Diakui, saat ini pihaknya masih harus bekerja sama dengan negara lain untuk memproduksi vaksin karena vaksin dalam negeri masih dalam tahap pengembangan. ( Baca juga:Digeber Erick Thohir, 40 Juta Vaksin Siap Disuntikkan Awal 2021 )
Erick melanjutkan, untuk sementara sebagian anggaran sisa Kementerian Kesehatan dapat dialokasikan untuk membayar down payment (DP) pembelian vaksin. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan untuk memastikan proses administrasinya aman tidak ada celah untuk "pemain" yang mencari keuntungan.
"Saya rasa ini yang sudah kami sudah rapatkan kemarin kan dari anggaran Menkes, ada yang tersisa Rp24,8 (triliun) mungkin sebagian buat DP vaksin," kata Erick.
Erick juga memastikan biaya penyuntikkan vaksin akan ditanggung oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Namun, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan.
"Selama ini sudah digaungkan ada delapan daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Mungkin bulan pertama Jatim, Sulsel, atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi," katanya.
Erick merinci, dana itu untuk membeli vaksin, memproduksinya, hingga menyuntikkannya ke 160-190 juta masyarakat Indonesia. "Kalau harganya USD15 per vaksin, jadi berapa? Anggaplah 300 juta (vaksin) kali USD15 berarti sudah USD4,5 miliar," ujar Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8/2020).
Perkiraan anggaran tersebut, lanjut Erick, termasuk biaya pembelian vaksin, biaya jarum suntik hingga anggaran tenaga kerja. Diakui, saat ini pihaknya masih harus bekerja sama dengan negara lain untuk memproduksi vaksin karena vaksin dalam negeri masih dalam tahap pengembangan. ( Baca juga:Digeber Erick Thohir, 40 Juta Vaksin Siap Disuntikkan Awal 2021 )
Erick melanjutkan, untuk sementara sebagian anggaran sisa Kementerian Kesehatan dapat dialokasikan untuk membayar down payment (DP) pembelian vaksin. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan untuk memastikan proses administrasinya aman tidak ada celah untuk "pemain" yang mencari keuntungan.
"Saya rasa ini yang sudah kami sudah rapatkan kemarin kan dari anggaran Menkes, ada yang tersisa Rp24,8 (triliun) mungkin sebagian buat DP vaksin," kata Erick.
Erick juga memastikan biaya penyuntikkan vaksin akan ditanggung oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Namun, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan.
"Selama ini sudah digaungkan ada delapan daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Mungkin bulan pertama Jatim, Sulsel, atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda