IMF: Kecerdasan Buatan Bakal Memukul 40% Pekerjaan dan Memperburuk Ketidaksetaraan
Senin, 15 Januari 2024 - 12:51 WIB
"Sangat penting bagi negara-negara untuk membangun jaring pengaman sosial yang komprehensif dan menawarkan program pelatihan ulang untuk pekerja yang rentan," kata Georgieva.
"Dengan demikian, kita dapat membuat transisi AI lebih inklusif, melindungi mata pencaharian dan membatasi ketidaksetaraan," paparnya.
Analisis IMF diungkapkan, ketika para pemimpin bisnis dan politik global berkumpul di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. AI menjadi topik diskusi, menyusul lonjakan popularitas aplikasi seperti ChatGPT.
Teknologi ini sedang menghadapi peningkatan regulasi di seluruh dunia. Bulan lalu, Pejabat Uni Eropa mencapai kesepakatan sementara tentang undang-undang komprehensif pertama di dunia untuk mengatur penggunaan AI.
Parlemen Eropa akan memberikan suara pada proposal Undang-Undang AI awal tahun ini, tetapi undang-undang apa pun tidak akan berlaku sampai setidaknya 2025. Sementara itu, AS, Inggris, dan China belum menerbitkan pedoman AI mereka sendiri.
"Dengan demikian, kita dapat membuat transisi AI lebih inklusif, melindungi mata pencaharian dan membatasi ketidaksetaraan," paparnya.
Analisis IMF diungkapkan, ketika para pemimpin bisnis dan politik global berkumpul di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. AI menjadi topik diskusi, menyusul lonjakan popularitas aplikasi seperti ChatGPT.
Teknologi ini sedang menghadapi peningkatan regulasi di seluruh dunia. Bulan lalu, Pejabat Uni Eropa mencapai kesepakatan sementara tentang undang-undang komprehensif pertama di dunia untuk mengatur penggunaan AI.
Parlemen Eropa akan memberikan suara pada proposal Undang-Undang AI awal tahun ini, tetapi undang-undang apa pun tidak akan berlaku sampai setidaknya 2025. Sementara itu, AS, Inggris, dan China belum menerbitkan pedoman AI mereka sendiri.
(akr)
tulis komentar anda