Benteng Penjaga Ekonomi Rusia Sebut Pangsa Negara BRICS Sudah Menyalip G7
Selasa, 30 Januari 2024 - 22:57 WIB
Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina mengungkapkan, bahwa pangsa negara-negara BRIC telah melampaui kelompok G7. Foto/Dok
MOSKOW - Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina mengungkapkan, bahwa pangsa negara-negara BRICS telah melampaui kelompok G7 . Sebelum perluasan anggota, pangsa negara-negara BRICS, yang mencakup lebih dari tiga miliar penduduk global telah mencapai hampir 26% dari PDB dunia.
Namun Elvira Nabiullina mengungkapkan, dengan penambahan anggota baru, pangsa BRICS dalam output global naik dari 31% menjadi 35% pada akhir 2023. Metrik yang digunakan Nabiullina disebut PDB dalam hal PPP, atau paritas daya beli.
PPP adalah metrik yang populer dipakai banyak ekonom yang membandingkan produktivitas ekonomi dan standar hidup antar negara dengan menyesuaikan perbedaan biaya barang dan jasa.
"Ekonomi BRICS berkembang cukup cepat," kata Nabiullina, sembari menekankan bahwa kelompok itu memainkan peran penting di dunia.
Tahun lalu, BRICS memutuskan melakukan ekspansi yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS kemudian mengakui Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab, sambil membiarkan pintu terbuka untuk menerima anggota baru.
Di sisi lain Argentina yang meski secara resmi menerima undangan bergabung pada 1 Januari tahun ini, namun Presiden baru terpilih Javier Milei menolak keputusan tersebut. Ia justru berjanji untuk memperkuat hubungan yang lebih dekat dengan Barat sebagai gantinya menolak BRICS.
Dengan penambahan lima negara baru, BRICS siap untuk menguasai lebih dari 40% produksi minyak mentah global, sementara populasinya akan berjumlah hampir 3,6 miliar – hampir setengah dari total dunia.
Sementara itu banyak negara lain telah menyatakan minatnya untuk menjadi anggota BRICS, sedangkan beberapa di antaranya sudah secara resmi mengajukan permohonan. Mereka di antaranya termasuk Venezuela, Thailand, Senegal, Kuba, Kazakhstan, Belarus, Bahrain, dan Pakistan.
Menurut data dari IMF, pangsa G7 dalam PDB global dalam hal PPP telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dari 50,42% pada tahun 1982 menjadi 30,39% di tahun 2022. Lembaga yang berbasis di Washington itu memperkirakan, angka tersebut bisa terus turun menjadi 29,44% tahun ini.
Namun Elvira Nabiullina mengungkapkan, dengan penambahan anggota baru, pangsa BRICS dalam output global naik dari 31% menjadi 35% pada akhir 2023. Metrik yang digunakan Nabiullina disebut PDB dalam hal PPP, atau paritas daya beli.
PPP adalah metrik yang populer dipakai banyak ekonom yang membandingkan produktivitas ekonomi dan standar hidup antar negara dengan menyesuaikan perbedaan biaya barang dan jasa.
"Ekonomi BRICS berkembang cukup cepat," kata Nabiullina, sembari menekankan bahwa kelompok itu memainkan peran penting di dunia.
Tahun lalu, BRICS memutuskan melakukan ekspansi yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS kemudian mengakui Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab, sambil membiarkan pintu terbuka untuk menerima anggota baru.
Di sisi lain Argentina yang meski secara resmi menerima undangan bergabung pada 1 Januari tahun ini, namun Presiden baru terpilih Javier Milei menolak keputusan tersebut. Ia justru berjanji untuk memperkuat hubungan yang lebih dekat dengan Barat sebagai gantinya menolak BRICS.
Dengan penambahan lima negara baru, BRICS siap untuk menguasai lebih dari 40% produksi minyak mentah global, sementara populasinya akan berjumlah hampir 3,6 miliar – hampir setengah dari total dunia.
Sementara itu banyak negara lain telah menyatakan minatnya untuk menjadi anggota BRICS, sedangkan beberapa di antaranya sudah secara resmi mengajukan permohonan. Mereka di antaranya termasuk Venezuela, Thailand, Senegal, Kuba, Kazakhstan, Belarus, Bahrain, dan Pakistan.
Menurut data dari IMF, pangsa G7 dalam PDB global dalam hal PPP telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dari 50,42% pada tahun 1982 menjadi 30,39% di tahun 2022. Lembaga yang berbasis di Washington itu memperkirakan, angka tersebut bisa terus turun menjadi 29,44% tahun ini.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda