Moskow: Menyadap Aset Rusia yang Dibekukan adalah Pemerasan Ekonomi
Minggu, 11 Februari 2024 - 08:46 WIB
Rencana Uni Eropa (UE) meraup keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan dan menyerahkannya ke Ukraina dinilai akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang mendapatkan reaksi keras dari Moskow. Foto/Dok
MOSKOW - Rencana Uni Eropa (UE) meraup keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan dan menyerahkannya ke Ukraina dinilai akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri di Moskow mengatakan kepada RIA Novosti.
Baca Juga: Aset Oligarki hingga Miliarder Rusia yang Dibekukan Bakal Dipakai Buat Bangun Ukraina
Lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Belgia, disebut memiliki aset Rusia senilai USD211 miliar dan mengumpulkan bunga hampir 4,4 miliar euro dari dana di rekening Rusia yang terkena sanksi tahun lalu.
Baca Juga: Daftar 10 Pengusaha Terkaya di Rusia, Hartanya hingga Ratusan Triliunan
Duta besar Uni Eropa baru-baru ini setuju untuk menggunakan keuntungan tersebut sebagai dukungan terhadap Ukraina. Namun proposal itu belum disetujui oleh Dewan Eropa dan dilaporkan tidak akan menyentuh aset tersebut.
"Rusia, bagaimanapun menganggap tindakan apapun terhadap aset kedaulatannya yang merupakan milik warga dan perusahaannya sebagai pemerasan ekonomi di pihak Barat secara kolektif," kata Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu (10/2).
Baca Juga: Aset Oligarki hingga Miliarder Rusia yang Dibekukan Bakal Dipakai Buat Bangun Ukraina
Lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Belgia, disebut memiliki aset Rusia senilai USD211 miliar dan mengumpulkan bunga hampir 4,4 miliar euro dari dana di rekening Rusia yang terkena sanksi tahun lalu.
Baca Juga: Daftar 10 Pengusaha Terkaya di Rusia, Hartanya hingga Ratusan Triliunan
Duta besar Uni Eropa baru-baru ini setuju untuk menggunakan keuntungan tersebut sebagai dukungan terhadap Ukraina. Namun proposal itu belum disetujui oleh Dewan Eropa dan dilaporkan tidak akan menyentuh aset tersebut.
"Rusia, bagaimanapun menganggap tindakan apapun terhadap aset kedaulatannya yang merupakan milik warga dan perusahaannya sebagai pemerasan ekonomi di pihak Barat secara kolektif," kata Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu (10/2).
Lihat Juga :