Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?
Selasa, 20 Agustus 2024 - 17:17 WIB
Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, 4 komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan lain sebagainya.
"Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak termasuk pemeliharan dan pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di IKN yang Diganti di Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
"Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk saat ini beberapa infrastruktur yang sudah terbangun memang masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal tersebut praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar di IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di KIPP 1B, dan 1C yang kedepannya akan menjadi tempat investor IKN.
"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," tutup Basuki.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, 4 komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan lain sebagainya.
"Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak termasuk pemeliharan dan pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di IKN yang Diganti di Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
"Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk saat ini beberapa infrastruktur yang sudah terbangun memang masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal tersebut praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar di IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di KIPP 1B, dan 1C yang kedepannya akan menjadi tempat investor IKN.
"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," tutup Basuki.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda