Puluhan Bandara-Pelabuhan Dibangun di Era Presiden Jokowi Demi Pemerataan Ekonomi
Kamis, 10 Oktober 2024 - 15:41 WIB
Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan
Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.
Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.
Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. “Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).
Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.
“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.“Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” ujarnya.
Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. “Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.
Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.
“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.
Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.
Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.
Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. “Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).
Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.
“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.“Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” ujarnya.
Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. “Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.
Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.
“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.
tulis komentar anda