Apa yang Perlu Diketahui Soal Kondisi Indonesia ? Sini Sri Mulyani Kasih Tahu
Minggu, 30 Agustus 2020 - 10:46 WIB
Apa yang perlu diketahui mengenai kondisi Indonesia hari ini?, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencoba menjelaskan bagaimana situasinya. Foto/Dok
JAKARTA - Apa yang perlu diketahui mengenai kondisi Indonesia hari ini?, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan bagaimana situasinya. Mantan direktur Bank Dunia itu menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -5,3% di kwartal II tahun 2020 merupakan kontraksi terdalam selama 10 tahun terakhir (rata-rata 5%).
"Namun jika dibandingkan dengan negara lain yang kontraksinya mencapai 2 digit, maka daya tahan ekonomi Indonesia jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari media sosial miliknya, Minggu (30/8/2020).
(Baca Juga: Jangan Lengah! Sri Mulyani Ingatkan Tekanan Pandemi Belum Usai )
Diterangkan lebih rinci, PDB negara-negara ASEAN-5 pun tak luput dari pertumbuhan negatif hingga 2 digit, yaitu Singapura tumbuh -12,6%, Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, dan Filipina -16,5%, hanya Indonesia yang masih mampu menahan penurunan PDB nya di angka 1 digit yaitu 5,3%.
Sementara itu, Amerika Serikat tumbuh -9,5%, Eropa turun -15%, Prancis -19,0%, dan Mexico -18,9%. Selain itu, risiko second wave Covid-19 juga meningkat seiring kebijakan relaksasi pembatasan sosial, meskipun terdapat berita positif mengenai uji klinis vaksin di beberapa negara.
Sambung Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menggunakan semua instrumen fiskal yang tersedia, seperti bantuan subsidi bunga, penundaan cicilan, dan bantuan kredit modal kerja. "Kebijakan bantuan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, terutama bagi kalangan menengah ke bawah terbukti efektif dalam mencegah perekonomian Indonesia merosot lebih dalam lagi," lanjutnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Niat Baik Saja Tidak Cukup Jika Tak Miliki Kepastian Hukum )
Diungkapkan juga olehnya, pemerintah juga fleksibel memperbaiki program bantuan yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan, seperti yang baru diluncurkan bantuan Presiden kepada 9 juta UMKM, bantuan melalui skema BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta.
"Kuartal 3 ini merupakan masa titik balik yang menentukan bagi perekonomian Indonesia. Ayo tingkatkan aktivitas perekonomian dan bisnis dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan publik," paparnya.
"Namun jika dibandingkan dengan negara lain yang kontraksinya mencapai 2 digit, maka daya tahan ekonomi Indonesia jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari media sosial miliknya, Minggu (30/8/2020).
(Baca Juga: Jangan Lengah! Sri Mulyani Ingatkan Tekanan Pandemi Belum Usai )
Diterangkan lebih rinci, PDB negara-negara ASEAN-5 pun tak luput dari pertumbuhan negatif hingga 2 digit, yaitu Singapura tumbuh -12,6%, Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, dan Filipina -16,5%, hanya Indonesia yang masih mampu menahan penurunan PDB nya di angka 1 digit yaitu 5,3%.
Sementara itu, Amerika Serikat tumbuh -9,5%, Eropa turun -15%, Prancis -19,0%, dan Mexico -18,9%. Selain itu, risiko second wave Covid-19 juga meningkat seiring kebijakan relaksasi pembatasan sosial, meskipun terdapat berita positif mengenai uji klinis vaksin di beberapa negara.
Sambung Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menggunakan semua instrumen fiskal yang tersedia, seperti bantuan subsidi bunga, penundaan cicilan, dan bantuan kredit modal kerja. "Kebijakan bantuan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, terutama bagi kalangan menengah ke bawah terbukti efektif dalam mencegah perekonomian Indonesia merosot lebih dalam lagi," lanjutnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Niat Baik Saja Tidak Cukup Jika Tak Miliki Kepastian Hukum )
Diungkapkan juga olehnya, pemerintah juga fleksibel memperbaiki program bantuan yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan, seperti yang baru diluncurkan bantuan Presiden kepada 9 juta UMKM, bantuan melalui skema BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta.
"Kuartal 3 ini merupakan masa titik balik yang menentukan bagi perekonomian Indonesia. Ayo tingkatkan aktivitas perekonomian dan bisnis dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan publik," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda