3 Alasan Menkeu Purbaya Kejar Pengemplang Pajak Besar daripada Kerek Pajak E-Commerce

"Paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank (himbara) mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti soal pajak pedagang online," ujar Purbaya.

3. Demi Jaga Daya Beli, Bukan karena Sistem Belum Siap

Penundaan pajak pedagang online yakni PPh pasal 22 yang dipungut oleh marketplace atas transaksi penjualan pedagang dalam negeri yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun dilakukan karena melihat kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Ditambah serta untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih tertekan.

Purbaya menegaskan bahwa penerapan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut baru akan dijalankan saat daya beli masyarakat membaik. “Jadi kita enggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian," jelasnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luruskan Isu Soal Pajak Warisan, Begini Penjelasannya

Selain itu Purbaya juga menepis anggapan bahwa penundaan pajak pedagang online karena sistemnya belum siap. Menkeu mengutarakan, Kemenkeu siap menjalankan kebijakan itu.

“Ini kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya sudah bisa diambil, beberapa sudah diambil ya, jadi sistemnya sudah siap. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang," katanya.