GAPKI Soroti Indonesia Belum Ada Acuan Harga Sawit yang Seragam
Senin, 29 Juni 2026 - 08:32 WIB
Ia menegaskan bahwa harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi. Faktor pertama adalah jenis produk. Komoditas sawit terdiri atas CPO, kernel, hingga berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga, klasifikasi HS Code (Kode Sistem Harmonisasi), serta tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda.
"HS Code harus benar-benar sesuai karena setiap produk memiliki harga dan tarif ekspor yang berbeda. Ini menjadi bagian penting yang harus diverifikasi sejak proses deklarasi ekspor," jelasnya.
Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi. Harga dengan skema Free on Board (FOB) di pelabuhan Indonesia tentu berbeda dengan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) di Malaysia, India, maupun Eropa karena terdapat komponen biaya pengangkutan dan asuransi.
Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan. Menurut Yustinus, transaksi sawit di Indonesia lebih banyak menggunakan kontrak spot dibandingkan kontrak forward maupun kontrak jangka panjang. Padahal harga komoditas sawit sangat fluktuatif dan dapat berubah dalam hitungan jam.
"Harga disepakati hari ini, tetapi pengiriman dengan kapal berkapasitas 6.000 sampai 10.000 ton bisa baru selesai satu minggu kemudian. Harga saat kontrak disepakati dengan harga ketika barang tiba tentu bisa berbeda. Karena itu harus dilihat kapan harga dalam kontrak tersebut ditetapkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa lokasi penyerahan barang juga memengaruhi harga karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi. Harga penyerahan di Dumai, Kalimantan, maupun Sulawesi tidak dapat disamakan karena memiliki struktur biaya transportasi yang berbeda.
Di samping itu, kualitas produk turut menjadi penentu harga. Sebagai contoh, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5%.
"Jadi kalau nanti diperiksa oleh surveyor yang independent ternyata FFA nya tinggi, misalnya 5,5%, harga CPO per kilonya dikurangi sekitar Rp 100 dari harga pasar," jelasnya. Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi.
"HS Code harus benar-benar sesuai karena setiap produk memiliki harga dan tarif ekspor yang berbeda. Ini menjadi bagian penting yang harus diverifikasi sejak proses deklarasi ekspor," jelasnya.
Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi. Harga dengan skema Free on Board (FOB) di pelabuhan Indonesia tentu berbeda dengan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) di Malaysia, India, maupun Eropa karena terdapat komponen biaya pengangkutan dan asuransi.
Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan. Menurut Yustinus, transaksi sawit di Indonesia lebih banyak menggunakan kontrak spot dibandingkan kontrak forward maupun kontrak jangka panjang. Padahal harga komoditas sawit sangat fluktuatif dan dapat berubah dalam hitungan jam.
"Harga disepakati hari ini, tetapi pengiriman dengan kapal berkapasitas 6.000 sampai 10.000 ton bisa baru selesai satu minggu kemudian. Harga saat kontrak disepakati dengan harga ketika barang tiba tentu bisa berbeda. Karena itu harus dilihat kapan harga dalam kontrak tersebut ditetapkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa lokasi penyerahan barang juga memengaruhi harga karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi. Harga penyerahan di Dumai, Kalimantan, maupun Sulawesi tidak dapat disamakan karena memiliki struktur biaya transportasi yang berbeda.
Di samping itu, kualitas produk turut menjadi penentu harga. Sebagai contoh, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5%.
"Jadi kalau nanti diperiksa oleh surveyor yang independent ternyata FFA nya tinggi, misalnya 5,5%, harga CPO per kilonya dikurangi sekitar Rp 100 dari harga pasar," jelasnya. Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi.
Lihat Juga :