INDEF: Wacana Layer Cukai Rokok Murah Berisiko Tekan Penerimaan Negara
Selasa, 14 Juli 2026 - 18:29 WIB
Baca Juga: Lindungi 6 Juta Pekerja, Pengusaha Rokok Tagih Kepastian Tarif Cukai
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai usulan pembentukan layer baru tarif cukai tersebut. DPR meminta pemerintah melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan.
"Sejauh ini kami belum mendapat penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan terkait usulan rencana ini. Sehingga kami harap Kementerian Keuangan mengkaji terlebih dahulu usulan ini secara matang dan mendalam, yang tentunya dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan," kata Puteri.
Menurut Puteri, kebijakan cukai perlu dirumuskan secara seimbang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penerimaan negara, pengendalian konsumsi, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan industri dan tenaga kerja. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan fiskal di sektor hasil tembakau diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tujuan pengendalian konsumsi.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai usulan pembentukan layer baru tarif cukai tersebut. DPR meminta pemerintah melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan.
"Sejauh ini kami belum mendapat penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan terkait usulan rencana ini. Sehingga kami harap Kementerian Keuangan mengkaji terlebih dahulu usulan ini secara matang dan mendalam, yang tentunya dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan," kata Puteri.
Menurut Puteri, kebijakan cukai perlu dirumuskan secara seimbang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penerimaan negara, pengendalian konsumsi, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan industri dan tenaga kerja. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan fiskal di sektor hasil tembakau diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tujuan pengendalian konsumsi.
(nng)
Lihat Juga :