Perkuat Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil Tambang Perlu Dievaluasi

Sementara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, menjelaskan komposisi dan mekanisme penyaluran DBH serta pentingnya dana tersebut bagi penerimaan negara dan pembangunan daerah. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno memaparkan komposisi DBH sumber daya alam di Sulawesi Tengah beserta pembagiannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang menyoroti pentingnya percepatan penyaluran DBH kepada daerah. Senada dengan itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa transfer DBH yang diterima daerah masih jauh dari potensi sektor pertambangan yang dimiliki provinsi tersebut.

Berdasarkan laporan, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, antara lain cadangan nikel sekitar 3,6 miliar ton, emas 42,5 juta ton, dan bijih besi laterit sekitar 836,5 juta ton. Namun, hak daerah berupa DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat disebut telah mencapai sekitar Rp1,1 triliun, sehingga dinilai menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah penghasil.

Baca Juga: 4 Negara Bebas Kewajiban Parkir DHE SDA di Himbara, Pemerintah Beri Kelonggaran

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang menyatakan keterlambatan penyaluran DBH berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut keduanya, realisasi pembayaran kurang bayar DBH menjadi kebutuhan mendesak agar daerah penghasil dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.