Babinsa Awasi Pajak Bisa Picu Persepsi Negatif, DPR: Jangan Sampai Dianggap Mata-mata
Minggu, 26 Juli 2026 - 19:42 WIB
"Kalaupun Babinsa tetap diminta untuk diperbantukan, perannya sebaiknya sebatas mendukung sosialisasi, misalnya mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat agar memiliki NPWP. Dengan begitu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tetap dapat menjadi sahabat masyarakat," katanya.
Di sisi lain, Nico mendorong pemerintah mempercepat reformasi administrasi perpajakan melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur, digitalisasi layanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan hak wajib pajak, serta penyelesaian sengketa perpajakan yang profesional, cepat, dan berkeadilan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi kompleksitas administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM.
Ia juga menilai sistem perpajakan ke depan harus dibangun di atas prinsip kepercayaan, keadilan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah, kata Nico, tidak hanya perlu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pajak melalui layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan.
"Kepercayaan publik harus menjadi indikator utama reformasi perpajakan, sehingga setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara negara dan masyarakat," pungkas Nico.
Di sisi lain, Nico mendorong pemerintah mempercepat reformasi administrasi perpajakan melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur, digitalisasi layanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan hak wajib pajak, serta penyelesaian sengketa perpajakan yang profesional, cepat, dan berkeadilan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi kompleksitas administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM.
Ia juga menilai sistem perpajakan ke depan harus dibangun di atas prinsip kepercayaan, keadilan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah, kata Nico, tidak hanya perlu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pajak melalui layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan.
"Kepercayaan publik harus menjadi indikator utama reformasi perpajakan, sehingga setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara negara dan masyarakat," pungkas Nico.
(akr)
Lihat Juga :