Superholding Pengganti Kementerian BUMN Sulit Diterapkan, Ini Kata Said Didu

Sebelumnya, pengamat BUMN, Toto Pranoto mengatakan kepada Reporter MNC bahwa strategi Menteri BUMN membentuk subholding sudah tepat dan sebaiknya dilanjutkan. Erick sebelumnya membagi ratusan BUMN ke dalam 12 klaster yang diawasi dua wakil menteri BUMN.

Konsep subholding, menurut Toto, bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah soal urgensi pembentukan superholding BUMN. "Saya setuju sebelum superholding dibentuk, memang sebaiknya memperkuat holding yang sudah ada. Pada saat mereka sudah dianggap kuat, maka kebutuhan superholding BUMN baru bisa direalisasikan. Jadi sebaiknya supaya tidak sering berganti kebijakan, maka ide klaster BUMN ini sebaiknya dilaksanakan dulu sampai tuntas," ujarnya, Minggu (20/9).

Toto mengatakan, isu soal superholding sudah mencuat sejak posisi menteri BUMN dijabat oleh Sofyan Djalil dan Rini Soemarno. Pada era Rini, bahkan sudah disiapkan superholding yang disebut Indonesia Incorporation," kata dia.

Dia menjelaskan, konsep superholding ini serupa dengan Super Holding Khazanah Malaysia. Lembaga ini dipimpin oleh chairman ex officio yang dijabat langsung Perdana Menteri. Kemudian chairman menunjuk siapa yang berhak menjadi CEO Khazanah.

"Tidak ada Kementerian BUMN di Malaysia, fungsi digantikan oleh super holding Khazanah. Tujuannya untuk menghindari intervensi dari pihak luar," kata Toto.