Masih Saja Seret, Realisasi Anggaran Penanganan Covid di Daerah Tak Sampai 50%

JAKARTA - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19. Jika dirinci, anggaran tersebut bersumber dari APBN Rp695,2 triliun, APBD Rp78,2 triliun dan dari dana desa Rp28,46 triliun.

“Kementerian/lembaga dan Pemda diharapkan dapat menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 dengan fokus penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam Rakornas Forum Sekretaris Daerah, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Kang Emil Akan Berkantor di Depok, Ini Kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Depok )

Namun begitu, realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Dia mengungkapkan, saat ini realisasi belanja APBD mencapai 46,99%.

“Realisasi penyerapan anggaran APBD untuk penanganan bidang kesehatan baru mencapai 41,45%, jaring pengaman sosial sebesar 33,58%, dan pemulihan ekonomi sebesar 24,47%,” urainya.

Dadang mengatakan bahwa belanja Pemda merupakan salah satu unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia menyebut, dengan realisasi yang belum optimal akan membuat laju pertumbuhan ekonomi terhambat. (Baca juga: Pasien COVID-19 Sembuh Pecah Rekor Lagi, Hari Ini Tambah 4.510 Orang )

“Belum optimalnya realisasi belanja daerah akan turut juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu kami mengharapkan bapak dan ibu Sekda dapat mendorong percepatan realisasi belanja daerah dengan tetap akuntabel dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.