BUMN Mau Dapat Kredit dari Luar Negeri, Nih Simak Bocoran dari Kemenkeu

c. Terms and conditions dan jadwal dari pencairan pinjaman, pembayaran pokok, dan bunga/kupon;

d. Laporan Keuangan/Ringkasan Laporan Keuangan 3 tahun terakhir;

e. Proyeksi Cashflow dan Laporan Keuangan Proyek/Perusahaan selama masa pinjaman/obligasi;

f. Laporan Mitigasi Risiko atau Narasi Mitigasi Risiko atas Perubahan Nilai Tukar, Suku Bunga, Risiko Operasional, Risiko Finansial selama masa proyek/masa pinjaman serta mitigasi atas risiko keterlambatan proyek,

3. Setelah menerima disposisi oleh Menkeu, DJPPR menindaklanjuti dengan :

a. Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Dirjen PPR akan mengirim surat kepada Pemohon yang menyatakan dokumen tidak lengkap dan meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen pendukung serta menyampaikan kembali permohonan persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri. Surat ini ditembuskan juga kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial – BI.

b. Apabila berkas permohonan lengkap, Dirjen PPR akan mengirimkan surat kepada:

i. Pemohon Surat tersebut menyatakan dokumen telah lengkap dan proses penyusunan rekomendasi persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri dapat dimulai, dengan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial – BI.

ii. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial – BI

Surat tersebut menyampaikan (1) pernyataan bahwa dokumen telah lengkap dan (2) mengajukan permohonan pendapat Kepala Bappenas dan Gubernur BI dengan batas waktu penyampaian pendapat paling lambat 13 hari kerja sejak surat Dirjen PPR ditetapkan. Surat ini ditembuskan pula kepada Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.