Bahlil: Pengusaha Banyak Akalnya! Kalo Gak Menyiasati Aturan,Ya Mengatasi Pejabat
Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:52 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak akan menghilangkan kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan tetap memiliki kewenangan.
"Kalo tidak salah, itu Pasal 174. Dan kewenangan daerah tetap ada. Tidak elok jika kewenangan ditarik semua ke pusat. Buat apa ada gubernur dan bupati," jelasnya dalam diskusi secara virtual dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Selasa (13/10/2020).
Ia menjelaskan, bahwa yang sebenarnya adalah pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). ( Baca juga: Bos BKPM Ngeluh, Upah Pekerja RI Mahal Bikin Investasi Asing Seret )
"Misalnya saja izin lokasi, NSPK ini kita buat, dalam satu setengah bulan. Silakan Bapak-Bapak mengeluarkan izin dalam waktu itu karena kewenangan kepala daerah. Tapi kalo tidak keluar dalam waktu tersebut, maka oleh NSPK dianggap disetujui," terangnya.
Ia menambahkan, UU ini menyederhanakan perizinan agar menghindari para pelaku usaha bertemu dengan pemerintah daerah. Artinya, UU juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. ( Baca juga:Draf RUU Cipta Kerja yang Dibahas Terakhir 1.035 Halaman, Disahkan 905 Halaman )
"Pengusaha banyak akalnya kalo gak menyiasati aturan, ya mengatasi pejabat," tandasnya.
"Kalo tidak salah, itu Pasal 174. Dan kewenangan daerah tetap ada. Tidak elok jika kewenangan ditarik semua ke pusat. Buat apa ada gubernur dan bupati," jelasnya dalam diskusi secara virtual dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Selasa (13/10/2020).
Ia menjelaskan, bahwa yang sebenarnya adalah pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). ( Baca juga: Bos BKPM Ngeluh, Upah Pekerja RI Mahal Bikin Investasi Asing Seret )
"Misalnya saja izin lokasi, NSPK ini kita buat, dalam satu setengah bulan. Silakan Bapak-Bapak mengeluarkan izin dalam waktu itu karena kewenangan kepala daerah. Tapi kalo tidak keluar dalam waktu tersebut, maka oleh NSPK dianggap disetujui," terangnya.
Ia menambahkan, UU ini menyederhanakan perizinan agar menghindari para pelaku usaha bertemu dengan pemerintah daerah. Artinya, UU juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. ( Baca juga:Draf RUU Cipta Kerja yang Dibahas Terakhir 1.035 Halaman, Disahkan 905 Halaman )
"Pengusaha banyak akalnya kalo gak menyiasati aturan, ya mengatasi pejabat," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda