Produk Dalam Negeri Harus Jadi Prioritas Pengadaan BUMN

Oleh karena itu, tidak heran jika pemasok pengadaan proyek pemerintah ataupun BUMN sudah bisa diketahui sebelum lelang dilakukan. Bahkan, tidak jarang, begitu anggaran proyek disetujui, secara tidak resmi pemasoknya sudah ditunjuk.

Menurut Johnny, perlu langkah yang lebih nyata dan tegas dari Presiden Jokowi untuk membenahi sistem pelaksanaan lelang pengadaan barang pemerintah dan BUMN . Jika tidak, tujuan mulia Presiden Jokowi untuk memperkuat industri nasional melalui skema preferensi TKDN menjadi sia-sia.

Dampak Negatif

Senada dengan Johnny, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menilai, memang belum ada keseriusan, terutama di level birokrasi sebagai pelaksana di lapangan untuk memberdayakan industri dalam negeri dengan memberi ruang dan pasar yang lebih besar kepada produk nasional melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN .

“Butuh gebrakan nyata Presiden Jokowi untuk memecahkan masalah laten tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan Instruksi Presiden selama ini hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas, dan ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia, khususnya industri unggulan dalam jangka panjang,” jelasnya. (Baca juga: 7 Provinsi Tercatat Nihil Penambahan Kasus Corona)

Anton mengatakan, selain menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap produk industri dalam negeri, pemerintah juga harus memberikan arahan maupun roadmap industri yang jelas bagi pengembangan industri nasional untuk jangka waktu lima tahun, 10 tahun, atau 25 tahun ke depan.

Pengamat industri Jodjana Jodi mengakui, roadmap memang sangat penting bagi pengembangan industri agar pelaku usaha mempunyai arah yang jelas. Untuk sebagian industri, roadmap itu sudah ada, tinggal bagaimana melaksanakannya secara konsisten dengan memperhatikan perkembangan yang ada. Ini penting untuk menjaga agar proses transformasi menuju industri dalam negeri yang kuat dapat berjalan efektif.

“Jadi, semuanya harus jelas, rencananya ada, tujuannya ke depan akan ke mana dan proses serta tahapannya pun diketahui sejak awal. Inilah pola yang perlu diterapkan dalam kebijakan TKDN agar produk dalam negeri menjadi raja di pasar dalam negeri. Berpihak secara jelas, baik secara politik maupun ekonomi,” tandas Jodi. (Baca juga: Ancaman Pengusaha ke Buruh, Pilih PHK apa upah Naik)

Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel mengatakan, persoalan ini harus dibicarakan secara intensif dengan pemerintah maupun BUMN untuk menemukan jalan keluar yang lebih efektif. Perlu dibicarakan apa yang menjadi kesulitan kementerian/lembaga maupun BUMN melaksanakan instruksi Presiden untuk memberi preferensi pada produk industri domestik.

Apakah karena persoalan teknis, persoalan kontrak yang sudah terjadi sejak lama, ataukah produk lokal memang tidak bisa mendapat peran penting dalam berbagai proyek strategis dan infrastruktur pemerintah.