Demi Target 1 Juta Barel Minyak per Hari, Pemerintah Gulirkan Insentif
Sabtu, 21 November 2020 - 17:07 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di industri hulu migas untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada Tahun 2030, pemerintah mencatat perlu langkah-langkah strategis untuk menarik investor.
Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan, SKK Migas merumuskan opsi kebijakan fiskal untuk meningkatkan iklim investasi. Opsi kebijakan fiskal itu ditargetkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 dan persaingan global yang semakin ketat, Indonesia harus bisa bersaing untuk menarik investor. Untuk itu dibutuhkan stimulus, khususnya terkait sistem bagi hasil, perpajakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Stimulus dibutuhkan untuk memastikan proyek tersebut masih menarik investor,” katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forum Ekonomi dan Keuangan 2020 yang digelar secara online belum lama ini, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
( )
FGD yang mengusung tema Strategic Collaborative Sinergy and Effective Fiscal Terms itu dihadiri sekitar 500 peserta. Forum ini juga menjadi wadah diskusi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), para ahli ekonomi dan keuangan dalam dan luar negeri, serta para pengambil keputusan di Indonesia untuk membahas rumusan kebijakan fiskal yang paling efektif dan menarik bagi sektor hulu migas Indonesia.
Senada, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief S Handoko mengatakan, FGD merupakan kelanjutan dari serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan yang telah dilakukan sebelumnya.
Semua pihak, kata Arief, memiliki spirit yang sama untuk mencari konsep atau bentuk rumusan insentif agar dapat memberikan kepastian investasi di awal, dalam mendukung keekonomian investor.
( )
Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan, SKK Migas merumuskan opsi kebijakan fiskal untuk meningkatkan iklim investasi. Opsi kebijakan fiskal itu ditargetkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 dan persaingan global yang semakin ketat, Indonesia harus bisa bersaing untuk menarik investor. Untuk itu dibutuhkan stimulus, khususnya terkait sistem bagi hasil, perpajakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Stimulus dibutuhkan untuk memastikan proyek tersebut masih menarik investor,” katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forum Ekonomi dan Keuangan 2020 yang digelar secara online belum lama ini, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
( )
FGD yang mengusung tema Strategic Collaborative Sinergy and Effective Fiscal Terms itu dihadiri sekitar 500 peserta. Forum ini juga menjadi wadah diskusi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), para ahli ekonomi dan keuangan dalam dan luar negeri, serta para pengambil keputusan di Indonesia untuk membahas rumusan kebijakan fiskal yang paling efektif dan menarik bagi sektor hulu migas Indonesia.
Senada, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief S Handoko mengatakan, FGD merupakan kelanjutan dari serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan yang telah dilakukan sebelumnya.
Semua pihak, kata Arief, memiliki spirit yang sama untuk mencari konsep atau bentuk rumusan insentif agar dapat memberikan kepastian investasi di awal, dalam mendukung keekonomian investor.
( )
tulis komentar anda