Jamu Kuat Kiai Ma'ruf untuk Sektor Properti, Apa Saja?
Kamis, 03 Desember 2020 - 13:59 WIB
Wakil Presiden KH. Maruf Amin. FOTO/ANTARA
JAKARTA - Pandemi virus corona (covid-19) membuat perekonomian Indonesia mengalami tekanan. Hal ini pun berpengaruh kepada beberapa sektor termasuk properti. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sektor properti dengan perekonomian sangat berkaitan erat. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kinerja sektor properti ini juga ikut mengalami kenaikan.
"Kinerja sektor properti selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka kinerja sektor properti akan ikut naik, begitupun sebaliknya," ujarnya dalam acara Rakernas REI, Kamis (3/12/2020).
Penurunan ekonomi berdampak pada sektor properti. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa alternatif kebijakan untuk sektor properti. Misalnya saja skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat. "Antara lain kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema SSB dan SBUM TA 2020, penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan, pemanfaatan Tapera dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumnas," jelasnya.
Selain itu lanjut Ma'ruf, dirinya juga meminta agar pembangunan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan dengan skema padat karya. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional yang mana erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. "Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal," kata Ma'ruf
"Kinerja sektor properti selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka kinerja sektor properti akan ikut naik, begitupun sebaliknya," ujarnya dalam acara Rakernas REI, Kamis (3/12/2020).
Penurunan ekonomi berdampak pada sektor properti. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa alternatif kebijakan untuk sektor properti. Misalnya saja skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat. "Antara lain kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema SSB dan SBUM TA 2020, penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan, pemanfaatan Tapera dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumnas," jelasnya.
Selain itu lanjut Ma'ruf, dirinya juga meminta agar pembangunan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan dengan skema padat karya. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional yang mana erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. "Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal," kata Ma'ruf
(nng)
tulis komentar anda