Menteri Suharso Sampaikan Sasaran Pembangunan Nasional Pasca Covid-19
Selasa, 12 Mei 2020 - 15:47 WIB
Sasaran pembangunan nasionalpada 2021 yang ingin dicapai adalah pulihnya perekonomian nasional pascapandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen serta beberapa target lain sepertitingkat kemiskinan di angka 9,2-9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5- 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 – 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90.
Sebagai implementasi dari prinsip Money Follow Program, alokasi pagu indikatif pada K/L diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2021. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2021 dimulai dari MajorProjects yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi, yaitu: (1) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dengan pendanaan Rp3,2 triliun; (2) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter dengan pendanaan Rp0,6 triliun.
Di dalam pembangunan Kawasan industri dan Smelter ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; (3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas dengan pendanaan Rp1,3 triliun; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dengan pendanaan Rp4,3 triliun; dan (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/Swasta.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp37 triliun melalui Major Projects Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, juga melalui dukungan beberapa MajorProjects Infrastruktur.
Selain dari langkah untuk memulihkan kembali ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas saat ini juga sedang mematangkan kesiapan dan rincian proyek serta pendanaan untuk penguatan sistem kesehatan nasional dan penanganan bencana khususnya nonalam untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap tantangan ke depan.
Pada kegiatan Rakorbangpus kali ini, Kementerian PPN/Bappenas membahas Dokumen Rancangan Awal RKP 2021dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, turut menyampaikan Surat Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 kepada masing-masing K/L di akhir acara. “Tahun 2021, tahun pemulihan kita dan kita berharap kita bisa memahami keadaan. Kita harus disiplin dengan RKP, mudah-mudahan pada tahun 2022, kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang tertinggal pada tahun 2020-2021,” pungkas Menteri Suharso.
Seluruh peserta Rakorbangpus mengikuti sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Amalia Adininggar Widyasanti, dengan narasumber antara lain Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi, Deputi Bidang Ekonomi Bambang Prijambodo, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Leonard VH Tampubolon, Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
Sebagai implementasi dari prinsip Money Follow Program, alokasi pagu indikatif pada K/L diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2021. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2021 dimulai dari MajorProjects yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi, yaitu: (1) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dengan pendanaan Rp3,2 triliun; (2) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter dengan pendanaan Rp0,6 triliun.
Di dalam pembangunan Kawasan industri dan Smelter ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; (3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas dengan pendanaan Rp1,3 triliun; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dengan pendanaan Rp4,3 triliun; dan (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/Swasta.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp37 triliun melalui Major Projects Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, juga melalui dukungan beberapa MajorProjects Infrastruktur.
Selain dari langkah untuk memulihkan kembali ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas saat ini juga sedang mematangkan kesiapan dan rincian proyek serta pendanaan untuk penguatan sistem kesehatan nasional dan penanganan bencana khususnya nonalam untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap tantangan ke depan.
Pada kegiatan Rakorbangpus kali ini, Kementerian PPN/Bappenas membahas Dokumen Rancangan Awal RKP 2021dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, turut menyampaikan Surat Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 kepada masing-masing K/L di akhir acara. “Tahun 2021, tahun pemulihan kita dan kita berharap kita bisa memahami keadaan. Kita harus disiplin dengan RKP, mudah-mudahan pada tahun 2022, kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang tertinggal pada tahun 2020-2021,” pungkas Menteri Suharso.
Seluruh peserta Rakorbangpus mengikuti sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Amalia Adininggar Widyasanti, dengan narasumber antara lain Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi, Deputi Bidang Ekonomi Bambang Prijambodo, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Leonard VH Tampubolon, Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
(ars)
tulis komentar anda