Hipmi Apresiasi Surat Edaran Pembayaran THR dari Pemerintah
Rabu, 13 Mei 2020 - 16:00 WIB
Hipmi mengapresiasi Surat Edaran dari Kemenaker yang meringankan kewajiban pembayaran THR oleh pengusaha. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19, terkait pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19.
Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi N Indah Paramita mengatakan, Surat Edaran mengenai pembayaran THR baik berupa penundaan pemberian maupun besaran THR yang tidak diberikan secara penuh, atau sesuai dengan kemampuan perusahaan atau secara bertahap, perlu kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
"Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjan (Ditjen PHI JSK Kemenaker)," ujar Indah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
(Baca Juga: Nasib THR Swasta, Penuh...Cicil...Penuh...Cicil...Pen..Eh Ditunda)
Dalam komunikasi tersebut, pembayaran THR yang dimana kesepakatan antara kedua belah pihak diserahkan kembali ke pengusaha dan pegawainya. "Alhamdulillah aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Kami mengapresiasi surat edaran ini bisa menjadi salah satu kejelasan buat kami, biarkan kami bisa bermusyawarah dan bermufakat dengan pegawai kami. Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming sebelumnya juga sudah berbicara beberapa kali mengenai surat edaran ini," ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika isi surat edaran yang sebelumnya sama dengan surat edaran tentang pembayaran gaji pegawai di kondisi pandemi Covid-19. Walaupun THR dibayar penuh, tapi bisa dicicil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pegawainya sendiri mirip dengan surat edaran yang sudah pernah dibuat tentang gaji pada nomor surat No. M/3/HK.04/III/2020.
"Hipmi mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah didiskusikan bahwa telah dikeluarkannya surat edaran mengenai pembayaran THR ini. Kami di sini mewakili pengusaha yang beragam. Ada yang cash backup-nya tinggi, menengah ataupun statusnya menjadi dormant karena posisi pandemi Covid-19," ungkapnya.
Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi N Indah Paramita mengatakan, Surat Edaran mengenai pembayaran THR baik berupa penundaan pemberian maupun besaran THR yang tidak diberikan secara penuh, atau sesuai dengan kemampuan perusahaan atau secara bertahap, perlu kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
"Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjan (Ditjen PHI JSK Kemenaker)," ujar Indah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
(Baca Juga: Nasib THR Swasta, Penuh...Cicil...Penuh...Cicil...Pen..Eh Ditunda)
Dalam komunikasi tersebut, pembayaran THR yang dimana kesepakatan antara kedua belah pihak diserahkan kembali ke pengusaha dan pegawainya. "Alhamdulillah aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Kami mengapresiasi surat edaran ini bisa menjadi salah satu kejelasan buat kami, biarkan kami bisa bermusyawarah dan bermufakat dengan pegawai kami. Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming sebelumnya juga sudah berbicara beberapa kali mengenai surat edaran ini," ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika isi surat edaran yang sebelumnya sama dengan surat edaran tentang pembayaran gaji pegawai di kondisi pandemi Covid-19. Walaupun THR dibayar penuh, tapi bisa dicicil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pegawainya sendiri mirip dengan surat edaran yang sudah pernah dibuat tentang gaji pada nomor surat No. M/3/HK.04/III/2020.
"Hipmi mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah didiskusikan bahwa telah dikeluarkannya surat edaran mengenai pembayaran THR ini. Kami di sini mewakili pengusaha yang beragam. Ada yang cash backup-nya tinggi, menengah ataupun statusnya menjadi dormant karena posisi pandemi Covid-19," ungkapnya.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda