Warning Krisis Utang Negara Berkembang! Bank Dunia Sebut Beban Makin Berat
Rabu, 06 Januari 2021 - 12:35 WIB
Bank Dunia atau World Bank menyatakan, bahwa pandemi telah memperburuk risiko utang di negara berkembang. Dimana akan meningkatnya beban utang dan mengikis kemampuan peminjam untuk membayar utang. Foto/Dok
JAKARTA - Pelaksana Tugas Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Lembaga Keuangan, Ayhan Kose menyatakan, bahwa pandemi telah memperburuk risiko utang di pasar negara berkembang dan negara berkembang . Prospek pertumbuhan yang lemah kemungkinan akan semakin meningkatkan beban utang dan mengikis kemampuan peminjam untuk membayar utang.
"Komunitas global perlu bertindak cepat dan tegas untuk memastikan penumpukan utang belakangan ini tidak berakhir dengan serangkaian krisis utang. Dunia berkembang tidak dapat menanggung dekade yang hilang lagi," ungkap Ayhan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
(Baca Juga: Duit Kabur dari Negara Berkembang Capai USD243 Miliar Saat Krisis Covid )
Seperti krisis parah di masa lalu, pandemi diperkirakan akan meninggalkan efek buruk jangka panjang pada aktivitas global. Hal ini kemungkinan akan memperburuk perlambatan pertumbuhan global yang diproyeksikan selama dekade berikutnya karena kurangnya investasi, setengah pengangguran, dan penurunan angkatan kerja di banyak negara maju.
"Jika sejarah menjadi panduan, ekonomi global sedang menuju satu dekade kekecewaan pertumbuhan kecuali pembuat kebijakan melakukan reformasi yang komprehensif untuk meningkatkan pendorong fundamental dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan," papar dia.
Maka dari itu, sambungnya, pembuat kebijakan perlu terus mempertahankan pemulihan, secara bertahap beralih dari dukungan pendapatan ke kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan.
Dalam jangka panjang, di pasar negara berkembang kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur digital, ketahanan iklim, serta praktik bisnis dan tata kelola akan membantu mengurangi kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan kesejahteraan bersama.
"Dalam konteks posisi fiskal yang lemah dan utang yang meningkat, reformasi kelembagaan untuk memacu pertumbuhan organik menjadi sangat penting," imbuh Ayhan.
(Baca Juga: Sri Mulyani Minta Akses Vaksin Covid-19 untuk Negara Berkembang Dipermudah )
Sedangkan di masa lalu, keuntungan pertumbuhan dari upaya reformasi diakui oleh investor dalam peningkatan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan arus investasi. Menurut dia, bank sentral di beberapa negara berkembang telah menggunakan program pembelian aset sebagai tanggapan atas tekanan pasar keuangan yang disebabkan pandemi, dalam banyak kasus untuk pertama kalinya.
"Ketika ditargetkan pada kegagalan pasar, program-program ini tampaknya telah membantu menstabilkan pasar keuangan selama tahap awal krisis," ungkap Ayhan.
Namun, di negara-negara di mana pembelian aset terus meningkat dan dianggap membiayai defisit fiskal, program-program ini dapat mengikis kemandirian operasional bank sentral. Risiko pelemahan mata uang yang mengurangi ekspektasi inflasi, dan meningkatkan kekhawatiran tentang keberlanjutan utang.
"Komunitas global perlu bertindak cepat dan tegas untuk memastikan penumpukan utang belakangan ini tidak berakhir dengan serangkaian krisis utang. Dunia berkembang tidak dapat menanggung dekade yang hilang lagi," ungkap Ayhan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
(Baca Juga: Duit Kabur dari Negara Berkembang Capai USD243 Miliar Saat Krisis Covid )
Seperti krisis parah di masa lalu, pandemi diperkirakan akan meninggalkan efek buruk jangka panjang pada aktivitas global. Hal ini kemungkinan akan memperburuk perlambatan pertumbuhan global yang diproyeksikan selama dekade berikutnya karena kurangnya investasi, setengah pengangguran, dan penurunan angkatan kerja di banyak negara maju.
"Jika sejarah menjadi panduan, ekonomi global sedang menuju satu dekade kekecewaan pertumbuhan kecuali pembuat kebijakan melakukan reformasi yang komprehensif untuk meningkatkan pendorong fundamental dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan," papar dia.
Maka dari itu, sambungnya, pembuat kebijakan perlu terus mempertahankan pemulihan, secara bertahap beralih dari dukungan pendapatan ke kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan.
Dalam jangka panjang, di pasar negara berkembang kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur digital, ketahanan iklim, serta praktik bisnis dan tata kelola akan membantu mengurangi kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan kesejahteraan bersama.
"Dalam konteks posisi fiskal yang lemah dan utang yang meningkat, reformasi kelembagaan untuk memacu pertumbuhan organik menjadi sangat penting," imbuh Ayhan.
(Baca Juga: Sri Mulyani Minta Akses Vaksin Covid-19 untuk Negara Berkembang Dipermudah )
Sedangkan di masa lalu, keuntungan pertumbuhan dari upaya reformasi diakui oleh investor dalam peningkatan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan arus investasi. Menurut dia, bank sentral di beberapa negara berkembang telah menggunakan program pembelian aset sebagai tanggapan atas tekanan pasar keuangan yang disebabkan pandemi, dalam banyak kasus untuk pertama kalinya.
"Ketika ditargetkan pada kegagalan pasar, program-program ini tampaknya telah membantu menstabilkan pasar keuangan selama tahap awal krisis," ungkap Ayhan.
Namun, di negara-negara di mana pembelian aset terus meningkat dan dianggap membiayai defisit fiskal, program-program ini dapat mengikis kemandirian operasional bank sentral. Risiko pelemahan mata uang yang mengurangi ekspektasi inflasi, dan meningkatkan kekhawatiran tentang keberlanjutan utang.
(akr)
tulis komentar anda