Survei: Mayoritas Konsumen Indonesia Ingin Vape Tersedia Legal
Senin, 18 Januari 2021 - 23:16 WIB
Banyak perokok memanfaatkan HTPL, terutama vape, sebagai alat yang dapat membantu mereka mengurangi konsumsi tembakau setelah gagal dalam menggunakan metode lainnya. HPTL bisa berperan efektif dalam smoking reduction and smoking cessation.
Para perokok dewasa ini beralih ke HTPL karena tembakau sudah menjadi bagian dari budaya yang mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. "Budaya ini tidak ada di negara lain," ucap Trubus.
Namun karena kurangnya edukasi dan sosialisasi HTPL, masyarakat masih menganggapnya berbahaya. "HTPL selalu dilekatkan dengan rokok, dianggap membahayakan kesehatan. Ini merusak citra HTPL," tegasnya.
"Butuh edukasi HPTL. Beritahu kalau itu bisa mengurangi dampak buruk tembakau, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap isu-isu itu," saran Trubus.
Dia menilai, HTPL punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Pada 2018, produk ini menyumbang Rp18 miliar ke kas negara. Setahun berikutnya, 2019 naik menjadi Rp63 miliar.
"Berarti penggunaannya di Indonesia naik. Tapi karena nilainya masih di bawah satu persen, pemerintah belum bikin aturan atau regulasi. Bukan prioritas, meskipun ada kenaikan," bebernya.
Para perokok dewasa ini beralih ke HTPL karena tembakau sudah menjadi bagian dari budaya yang mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. "Budaya ini tidak ada di negara lain," ucap Trubus.
Namun karena kurangnya edukasi dan sosialisasi HTPL, masyarakat masih menganggapnya berbahaya. "HTPL selalu dilekatkan dengan rokok, dianggap membahayakan kesehatan. Ini merusak citra HTPL," tegasnya.
"Butuh edukasi HPTL. Beritahu kalau itu bisa mengurangi dampak buruk tembakau, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap isu-isu itu," saran Trubus.
Dia menilai, HTPL punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Pada 2018, produk ini menyumbang Rp18 miliar ke kas negara. Setahun berikutnya, 2019 naik menjadi Rp63 miliar.
"Berarti penggunaannya di Indonesia naik. Tapi karena nilainya masih di bawah satu persen, pemerintah belum bikin aturan atau regulasi. Bukan prioritas, meskipun ada kenaikan," bebernya.
(akr)
tulis komentar anda