Tjahjo Kumolo Bicara Komitmen dan Budaya Inovasi di Depan Pejabat PPATK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mencatat, pentingnya setiap kementerian dan lembaga (K/L) membangun komitmen dan budaya inovasi. Khususnya mewujudkan tiga sasaran strategis reformasi birokrasi nasional yang terdiri atas birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

“Perubahan mindset dan culture harus terus didorong agar birokrasi dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Tjahjo dalam keterangan pers, Selasa (19/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencanangkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021. Di mana, PPATK tengah melaksanakan transformasi kelembagaan guna mewujudkan lembaga world class financial intelligence unit dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Tanah Air.

Transformasi kelembagaan ini salah satunya akan diwujudkan melalui komitmen pelaksanaan Renaksi BIG-25 yang terdiri atas delapan area perubahan, 16 hasil yang diharapkan, dan 25 rencana aksi. Delapan area perubahan tersebut terdiri atas pengawasan, akuntabilitas, deregulasi, tata laksana, kelembagaan, SDM aparatur, manajemen perubahan, dan pelayanan publik.



Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, reformasi birokrasi di PPATK tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga relevan dalam konteks membangun semangat nasionalisme dan penguatan organizational culture di PPATK.

“Melalui pencanangan Renaksi BIG-25, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Menteri PANRB dalam upaya membangun organisasi PPATK yang lebih efektif dan dinamis, guna berkontribusi lebih besar dalam menjaga integritas dan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia,” katanya.

Dia menyampaikan, kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai PPATK agar terus membuat terobosan dan inovasi yang mutakhir guna optimalisasi kerja sekaligus percepatan pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.


Lebih lanjut Ia juga berpesan agar seluruh insan PPATK memegang teguh loyalitas pada NKRI dan Pancasila, menjaga integritas dan kehati-hatian, menjunjung profesionalisme, kemandirian, serta terus menjaga kerahasiaan data dan informasi. “Saya mengajak seluruh personel PPATK untuk bekerja keras, cerdas, ikhlas, cepat, tepat, dan bersama mengimplementasikan Renaksi BIG-25,” lanjut Kepala PPATK.

Peran PPATK dalam proses ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan. Sepanjang tahun 2020, PPATK melaksanakan fungsi fit and proper untuk 8 Kementerian, 4 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 4 Lembaga Non Struktural, 1 Lembaga Yudikatif, 1 Penyedia Jasa Keuangan, dan 1 Pemerintah Daerah.

Pencanangan Renaksi BIG 25 dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Eselon I dan II PPATK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19, dan seluruh pegawai PPATK yang berpartisipasi secara virtual.