Wih Mantap! Puluhan Ribu Orang Download UU Cipta Kerja
Selasa, 23 Februari 2021 - 21:24 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Setelah resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Undang-undang (UU) Cipta Kerja menjadi payung aturan yang paling banyak diunduh. Berdasarkan web resmi Sekretariat Negara UU ini telah diunduh sebanyak 62082 kali. Selain UU Cipta Kerja, urutan kedua yang paling banyak diunduh adalah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Beleid ini masih mencakup UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pelaksana Nomor 5 Tahun 2021.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Yasonna Laoly menuturkan, dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," tutur Yasonna dikutip dari keterangan resminya, Selasa (23/2/2021).
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengundangkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dari 49 aturan turunan dari omnimbus law tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Baca Juga
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Yasonna Laoly menuturkan, dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," tutur Yasonna dikutip dari keterangan resminya, Selasa (23/2/2021).
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengundangkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dari 49 aturan turunan dari omnimbus law tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
(nng)
tulis komentar anda