Jadikan Pertanian Tulang Punggung Bangsa Sesungguhnya
Kamis, 04 Maret 2021 - 06:15 WIB
Dia juga melihat masalah kepastian harga di tingkat petani. Menurut dia, walau pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.
Selama ini, lanjut dia, produksi sektor pertanian melimpah dan banyak pada sentra-sentranya. Akan tetapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya dalam serapan yang signifikan menghabiskan stok di petani.’’ Sehingga ini menjadi masalah dan permalasahan ini ada di kementan bukan di perdagangan,’’ tandasnya.
Akmal kemudian menggariskan, persoalan paling mendasar adalah pada mindset pemerintah yang belum sepenuhnya memahami realitas bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita. ‘’Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini,’’ kata dia.
Mindo Sianipar juga mengingatkan pemerintah sudah seharusnya melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun sistem yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelanjutan.Untuk mencapainya, pengembangan pertanian harus melibatkan adanya tiga komponen, petani, swasta/BUMN dan pemerintah.
"Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah bertugas membuat regulasi,’’ katanya.
Menurut dia, dalam banyak situasi pemerintah seringkali mengambil alih fungsi petani atau dunia usaha. Atau, bahan terkadang pemerintah hanya fokus pada petani atau swasta saja sehingga kebijakan tidak mengindahkan keberadaan komponen lain.
Semestinya, kata dia, ketiga komponen ini harus menjalankan fungsinya masing dan harus bersinergi melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah.
Dia melanjutkan, para petani membutuhkan benih, bimbingan teknis dan jaminan pasar dengan harga yang menarik. Semua kebutuhan tersebut sudah tentu membutuhkan dana. Pada kondisi ini pemerintah secara strategis bisa membuat kebijakan yang memungkinkan adanya kutipan sehingga pembiayaan pengembangan pertanian dimungkinkan tanpa harus bergantung pada APBN atau APBN.
‘’Nah dana ini dapat disisihkan dari keuntungan swasta/BUMN yang kemudian digunakan untuk pengembanga usaha tani. Misalnya pendapatan dari impor petanian, penjualan benih, sarana, perdagangan domestik. Lalu dana ini disalurkan dengan mekanisme yang transparan,” tegasnya.
Selama ini, lanjut dia, produksi sektor pertanian melimpah dan banyak pada sentra-sentranya. Akan tetapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya dalam serapan yang signifikan menghabiskan stok di petani.’’ Sehingga ini menjadi masalah dan permalasahan ini ada di kementan bukan di perdagangan,’’ tandasnya.
Akmal kemudian menggariskan, persoalan paling mendasar adalah pada mindset pemerintah yang belum sepenuhnya memahami realitas bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita. ‘’Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini,’’ kata dia.
Mindo Sianipar juga mengingatkan pemerintah sudah seharusnya melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun sistem yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelanjutan.Untuk mencapainya, pengembangan pertanian harus melibatkan adanya tiga komponen, petani, swasta/BUMN dan pemerintah.
"Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah bertugas membuat regulasi,’’ katanya.
Menurut dia, dalam banyak situasi pemerintah seringkali mengambil alih fungsi petani atau dunia usaha. Atau, bahan terkadang pemerintah hanya fokus pada petani atau swasta saja sehingga kebijakan tidak mengindahkan keberadaan komponen lain.
Semestinya, kata dia, ketiga komponen ini harus menjalankan fungsinya masing dan harus bersinergi melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah.
Dia melanjutkan, para petani membutuhkan benih, bimbingan teknis dan jaminan pasar dengan harga yang menarik. Semua kebutuhan tersebut sudah tentu membutuhkan dana. Pada kondisi ini pemerintah secara strategis bisa membuat kebijakan yang memungkinkan adanya kutipan sehingga pembiayaan pengembangan pertanian dimungkinkan tanpa harus bergantung pada APBN atau APBN.
‘’Nah dana ini dapat disisihkan dari keuntungan swasta/BUMN yang kemudian digunakan untuk pengembanga usaha tani. Misalnya pendapatan dari impor petanian, penjualan benih, sarana, perdagangan domestik. Lalu dana ini disalurkan dengan mekanisme yang transparan,” tegasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda