Realisasi Belanja Negara Bulan April Baru Mencapai Rp624 Triliun
Rabu, 20 Mei 2020 - 20:33 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto/Dok.Kemenkeu
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir April 2020 mencapai Rp624 triliun. Angka ini baru sekitar 23,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp2.613,8 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara bulan April ini turun 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan virus corona.
"Belanja negara tumbuh negatif 1,4% karena terjadi realokasi anggaran untuk yang sifatnya belanja barang. Seperti perjalanan dinas langsung berhenti semua, sedangkan belanja pegawai tetap jalan, tapi belanja barang langsung berhenti dan dilakukan efisiensi serta juga didorong untuk belanja sosialnya," ujar Suahasil dalam teleconfrence APBN KiTA, Rabu (20/5/2020).
Dia merinci untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan April 2020 tercatat Rp382,5 triliun, atau setara dengan 20,7% dari pagu APBN 2020 yang ada di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp1.851,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini meningkat 3,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang sebesar Rp370,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp203,2 triliun. Dalam APBN dan di Perpres 54/2020, untuk pos ini sebesar Rp836,5 triliun. Jumlah ini naik tipis 1,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp201,1 triliun.
Sedangkan untuk realisasi belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp179,3 triliun, atau setara 17,7% dari pagu APBN Perpres 54/2020 yang sebesar Rp1.014,6 triliun. Realisasi ini tumbuh 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp168,9 triliun.
Adapun belanja transfer ke daerah dan dana desa hingga 30 April 2020 tercatat Rp241,4 triliun atau 31,7% dari target pagu APBN Perpres 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun. Belanja ini terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp220,5 triliun dan dana desa sebesar Rp21 triliun.
"Belanja bansos, didorong pemerintah dalam PSBB, realisasinya Rp49,1 triliun, lebih tinggi 13,7%. Sesuatu yang harus didorong untuk menjaga konsumsi masyarakat terutama masyarakat kelas menengah," jelasnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara bulan April ini turun 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan virus corona.
"Belanja negara tumbuh negatif 1,4% karena terjadi realokasi anggaran untuk yang sifatnya belanja barang. Seperti perjalanan dinas langsung berhenti semua, sedangkan belanja pegawai tetap jalan, tapi belanja barang langsung berhenti dan dilakukan efisiensi serta juga didorong untuk belanja sosialnya," ujar Suahasil dalam teleconfrence APBN KiTA, Rabu (20/5/2020).
Dia merinci untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan April 2020 tercatat Rp382,5 triliun, atau setara dengan 20,7% dari pagu APBN 2020 yang ada di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp1.851,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini meningkat 3,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang sebesar Rp370,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp203,2 triliun. Dalam APBN dan di Perpres 54/2020, untuk pos ini sebesar Rp836,5 triliun. Jumlah ini naik tipis 1,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp201,1 triliun.
Sedangkan untuk realisasi belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp179,3 triliun, atau setara 17,7% dari pagu APBN Perpres 54/2020 yang sebesar Rp1.014,6 triliun. Realisasi ini tumbuh 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp168,9 triliun.
Adapun belanja transfer ke daerah dan dana desa hingga 30 April 2020 tercatat Rp241,4 triliun atau 31,7% dari target pagu APBN Perpres 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun. Belanja ini terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp220,5 triliun dan dana desa sebesar Rp21 triliun.
"Belanja bansos, didorong pemerintah dalam PSBB, realisasinya Rp49,1 triliun, lebih tinggi 13,7%. Sesuatu yang harus didorong untuk menjaga konsumsi masyarakat terutama masyarakat kelas menengah," jelasnya.
(bon)
tulis komentar anda