Mau Investasi Smelter Tembaga, Perusahaan Asal China Teken Mou dengan BKPM
Kamis, 15 April 2021 - 21:09 WIB
Dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepahaman pada awal pekan ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas minat investasi China ENFI di industri smelter tembaga di Tanah Air. Bahlil juga berharap kesepakatan ini segera ditindaklanjuti, guna menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.
“Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia," ujar Bahlil, dikutip dari siaran pers BKPM.
Di sisi lain, selain proyek peleburan tembaga ini, RMI juga mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menciptakan industri hilir baru.
"Upaya kami untuk menciptakan downstream atau industri hilir baru, selagi proyek smelter ini dibangun, bertujuan untuk memperkuat serta memberikan nilai tambah tembaga, lapangan kerja, serta keseimbangan antara perusahaan dengan pemerintah," demikian ungkap Carlos.
“Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia," ujar Bahlil, dikutip dari siaran pers BKPM.
Di sisi lain, selain proyek peleburan tembaga ini, RMI juga mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menciptakan industri hilir baru.
"Upaya kami untuk menciptakan downstream atau industri hilir baru, selagi proyek smelter ini dibangun, bertujuan untuk memperkuat serta memberikan nilai tambah tembaga, lapangan kerja, serta keseimbangan antara perusahaan dengan pemerintah," demikian ungkap Carlos.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda