Realisasi APBN di Sulsel Diharap Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Selasa, 20 April 2021 - 19:06 WIB
Warga mengurus pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar, Selasa, (20/04/2021). Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Triwulan I 2021 di Sulawesi Selatan (Sulsel) diharap bisa dorong Pemulihan Ekonomi. Foto:
MAKASSAR - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Triwulan I 2021 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai masih positif untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data yang dirilis Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulsel, realisasi anggaran pendapatan di Sulsel pada triwulan I 2021 mencapai Rp2,31 triliun atau 17,02 persen dari pagu yang senilai Rp13,57 triliun. Rinciannya, realisasi penerimaan perpajakan Rp1,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp400 Miliar.
Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 lalu, realisasi pendapatan mengalami sedikit penurunan. Dimana realisasi tahun lalu pada periode yang sama mencapai Rp2,5 triliun, rinciannya Rp1,95 triliun untuk penerimaan pajak dan Rp560 miliar untuk PNBP.
"Kenapa beberapa sisi mengalami penurunan atau belum pada capaian yang ditetapkan, karena kondisi Covid-19 masih ada di sekitar kita. Dan berbagai stimulus sudah diberikan oleh pemerintah," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Syaiful dalam konferensi pers, Selasa, (20/4/2021).
Adapun realisasi untuk belanja negara mencapai Rp10,3 triliun atau sebesar 15 persen dari pagu Rp50,3 triliun. Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,17 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp7,19 triliun.
Anggaran Kementerian dan lembaga terdiri atas empat, diantaranya belanja pegawai dengan realisasi Rp1,64 triliun dari pagu Rp8,54 triliun, lalu belanja barang dengan realisasi Rp970 miliar dari pagu Rp7,69 triliun, belanja modal Rp558 miliar dari pagu Rp3,76 triliun, dan belanja bansos Rp13,35 miliar dari pagu Rp50,29 miliar.
"Dari sisi persentase, capain realisasi terbesar ada pada belanja bantuan sosial untuk menghindari masyarakat kita yang terdampak Covid-19 itu dari kerentanan sosial," kata Syaiful.
Kinerja penyerapan anggaran kementerian negara dan lembaga tersebut mencapai 15,8 persen, berada sedikit di atas nasional yang hanya mencapai 15 persen. Diharapkan kinerja penyerapan anggaran kementerian dan lembaga kian membaik di masa mendatang karena bisa memberikan efek domino terhadap perbaikan perekonomian.
Berdasarkan data yang dirilis Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulsel, realisasi anggaran pendapatan di Sulsel pada triwulan I 2021 mencapai Rp2,31 triliun atau 17,02 persen dari pagu yang senilai Rp13,57 triliun. Rinciannya, realisasi penerimaan perpajakan Rp1,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp400 Miliar.
Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 lalu, realisasi pendapatan mengalami sedikit penurunan. Dimana realisasi tahun lalu pada periode yang sama mencapai Rp2,5 triliun, rinciannya Rp1,95 triliun untuk penerimaan pajak dan Rp560 miliar untuk PNBP.
"Kenapa beberapa sisi mengalami penurunan atau belum pada capaian yang ditetapkan, karena kondisi Covid-19 masih ada di sekitar kita. Dan berbagai stimulus sudah diberikan oleh pemerintah," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Syaiful dalam konferensi pers, Selasa, (20/4/2021).
Adapun realisasi untuk belanja negara mencapai Rp10,3 triliun atau sebesar 15 persen dari pagu Rp50,3 triliun. Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,17 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp7,19 triliun.
Anggaran Kementerian dan lembaga terdiri atas empat, diantaranya belanja pegawai dengan realisasi Rp1,64 triliun dari pagu Rp8,54 triliun, lalu belanja barang dengan realisasi Rp970 miliar dari pagu Rp7,69 triliun, belanja modal Rp558 miliar dari pagu Rp3,76 triliun, dan belanja bansos Rp13,35 miliar dari pagu Rp50,29 miliar.
"Dari sisi persentase, capain realisasi terbesar ada pada belanja bantuan sosial untuk menghindari masyarakat kita yang terdampak Covid-19 itu dari kerentanan sosial," kata Syaiful.
Kinerja penyerapan anggaran kementerian negara dan lembaga tersebut mencapai 15,8 persen, berada sedikit di atas nasional yang hanya mencapai 15 persen. Diharapkan kinerja penyerapan anggaran kementerian dan lembaga kian membaik di masa mendatang karena bisa memberikan efek domino terhadap perbaikan perekonomian.
tulis komentar anda