Menakar Kesiapan Industri Jelang Pemberlakuan Zero ODOL 2023
Jum'at, 11 Juni 2021 - 17:22 WIB
Dia juga mengakui bahwa studi kajian Indonesia Menuju Zero ODOL yang dibuatnya bersama rekan-rekan dosen di UGM itu dilakukan sebelum terjadi Covid-19.
“Jadi, waktu itu kita mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam dua tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita stabil. Kita kan tidak bisa memprediksi kondisi pandemi akan terjadi dan sampai kapan. Apakah akan lebih memburuk lagi atau membaik, dan kelihatnnya memburuk,” ungkap Sigit.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan.
“UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. “Jadi, mari kita selesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran,” kata dia.
Sementara, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini tanpa memberatkan industri. “Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” pungkasnya.
“Jadi, waktu itu kita mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam dua tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita stabil. Kita kan tidak bisa memprediksi kondisi pandemi akan terjadi dan sampai kapan. Apakah akan lebih memburuk lagi atau membaik, dan kelihatnnya memburuk,” ungkap Sigit.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan.
“UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. “Jadi, mari kita selesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran,” kata dia.
Sementara, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini tanpa memberatkan industri. “Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” pungkasnya.
(ind)
tulis komentar anda