Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

’’Misalnya untuk peternak ayam pedaging, disubsidi oleh pemda. Saat harganya rendah maka disubsidi sampai hatrga pokoknya, Sehingga tidak menimbulkan masyarakat miskin baru,’’tutur Agus. Dia menambahkan, Pangandaran menadi satu-satuya kabupaten dengan tingkat pengangguran paling rendah di Jawa Barat. ‘’Masyarakat di pusat kota maupun di perkampungan memiliki pekerjaan yang layak,’’paparnya. Untuk meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut, Agus menilai, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, tidak hanya antar pemerintah daerah di dalam satu kawasan saja, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat. ‘’Kolaborasi harus digagas, kita punya lima tempat obyek wisata. Saat ini kami melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Kedepa perlu dukungan dari seluruh elemen, harus diwujudkan melalui sistem yang terintegrasi. Salah satunya dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),’’cetusnya.

Meningkatkan Peran Daerah

Pemerintah pusat memintakepada para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memulihkan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada perayaan hari jadi ke-21 tahun Apkasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut presiden, para bupati harus terus bisa menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta para bupati harus terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dan tidak terjebak rutinitas dan menemukan cara-cara baru birokrasi di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima kepada masyarakat.

Peran Apkasi juga sangat diharapkan terutama dalam ikut mengendalikan penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi daerah yang secara akumulatif berkontribusi di tingkat nasional. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar terjadi percepatan belanja daerah dan mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah. Di samping percepatan belanja dan mencari peluang, lanjut Mendagri, hal lain yang bisa dilakukan para bupati adalah memberikan kemudahan pemberian ijin berusaha bagi para pengusaha atau investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Tito juga berpesan agar para bupati memperhatikan betul soal komposisi belanja daerah. Yakni dengan memperbanyak, memperkuat dan memperbesar porsi belanja modal. Melalui program-program padat karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan ada uang yang beredar di daerah untuk menstimulasi pelaku usaha swasta lainnya sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian ekonomi di tiap-tiap daerah dan nasional dapat segera pulih dan dapat segera melompat,