Sri Mulyani: APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi
Kamis, 26 Agustus 2021 - 19:53 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan transisi dari fosil ke energi terbarukan membutuhkan investasi besar. Tak hanya itu, mewujudkan net zero emission pada 2060 mendatang tidak hanya membutuhkan kerja keras tapi juga dukungan kebijakan terintegrasi.
"Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi merubah energi transportasi yang kontribusinya mencapai 11% (emsisi karbon). Itu akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable," ungkap Menkeu, mengutip laman Kementeriannya, Kamis (26/8/2021).
Menurutnya untuk mewujudkan transisi energi dengan mengubah transportasi hijau tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Sebab itu butuh investasi dari luar untuk memberikan dukungan.
"Pemerintah sudah melakukan reform seperti omnibus law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi," kata Menkeu.
Hal ini yang menurutnya akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, baik itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi.
Lebih lanjut menkeu menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.
Promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
"Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi merubah energi transportasi yang kontribusinya mencapai 11% (emsisi karbon). Itu akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable," ungkap Menkeu, mengutip laman Kementeriannya, Kamis (26/8/2021).
Menurutnya untuk mewujudkan transisi energi dengan mengubah transportasi hijau tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Sebab itu butuh investasi dari luar untuk memberikan dukungan.
"Pemerintah sudah melakukan reform seperti omnibus law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi," kata Menkeu.
Hal ini yang menurutnya akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, baik itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi.
Lebih lanjut menkeu menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.
Promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda