Kenaikan Cukai Rokok Berpotensi Matikan Industri Rokok Kecil
Selasa, 21 September 2021 - 19:53 WIB
Menurut Prima, bantuan dan pembekalan terhadap petani tembakau sangat dibutuhkan petani saat ini. “Pemerintah jangan menaikkan cukai rokok, tetapi harus ada sinergi antar lembaga baik pemerintah maupun petani termasuk asosiasi,” sambungnya.
Lalu, Ketua APTI Jawa Barat Nana Suryana mengatakan regulasi tembakau itu merugikan petani tembakau dalam negeri. Sementara impor tembakau dari luar negeri tanpa pajak.
Bahkan, tembakau di Indonesia merupakan barang yang diatur dan diawasi peredarannya. Tembakau yang di Indonesia bisa tumbuh di China, sedangkan pemerintah Indonesia impor tembakau dari China. “Tembakau bukan tanaman yang dilarang, tetapi tanaman yang didiskriminasi,” kata Nana.
Menurut Nana, budidaya tanaman tembakau merupakan warisan budaya bangsa yang patut dilestarikan. Tembakau ini menjadi penunjang perekonomian keluarga. Bahkan pendapatan negara sangat besar dari tembakau.
Sementara itu, Asep Suherman mengatakan ada beberapa petani tembakau di Jawa Barat yang tersebar di Garut, Sumedang, Majalengka, dan Bandung. Total ada sekitar Rp124 miliar pendapatan tembakau di Jawa Barat.
Jawa Barat lebih dikenal dengan tembakau mole. “Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, kebetulan di Komisi II, saya mengontrol betul terkait kebijakan tembakau ini,” tukasnya.
Menurutnya, penggunaan DBHCT di Jawa Barat mengacu pada 50% kesehatan, 30% sosial, 15% untuk petani. Harusnya DBHCT diperuntukkan bagi daerah-daerah produksi petani tembakau.
“Kami mengharapkan aspirasi dan rekomendasi dari asosiasi petani untuk kami kawal kebijakannya di pemerintah,” katanya. Pihaknya juga menanti rekomendasi dari acara Koalisi Tembakau ini untuk bersama-sama diperjuangkan demi petani tembakau.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, tema pertanian sangat relevan untuk menjadi ruang konsolidasi, ruang publik, ruang komunikasi kebijakan di level pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menyampaikan semangat Ketua Umum DPP PKB, bahwa pilar yang harus diutamakan pemerintah baik level politik maupun regulasi itu adalah petani,” katanya. Negara Indonesia sebagai negara agraris, petani dominan. “Tidak terkecuali petani Tembakau,” sambungnya.
Menurut Ketua Komisi X DPR itu, orientasi model kebijakan pemerintah selalu berpihak pada industri daripada memproteksi kepentingan petani. Pemerintah lebih memfasilitasi kepentingan pasar.
“Dari sinilah peran kita untuk membantu mengimbangi kepentingan pasar dan membantu petani. Meyakinkan negara, agar petani punya daya tawar untuk negosiasi terhadap negara. Meyakinkan pemerintah atas kepentingan pasar yang beresiko merugikan petani,” katanya.
Syaiful Huda mengajak semua pihak khususnya pemerintah agar menyiapkan peta jalan kesejahteraan petani termasuk petani tembakau. “Saya mengajak, agar pemerintah tidak menjadi lawan petani, tapi untuk melakukan penguatan kerja pemerintah untuk peta jalan kesejahteraan petani dan melawan pasar. Dengan pengorganisasian petani, kita tidak melawan pasar dengan serampangan. Butuh reorientasi pembangunan baru, terkait politik kesejahteraan,” tutupnya.
Lalu, Ketua APTI Jawa Barat Nana Suryana mengatakan regulasi tembakau itu merugikan petani tembakau dalam negeri. Sementara impor tembakau dari luar negeri tanpa pajak.
Bahkan, tembakau di Indonesia merupakan barang yang diatur dan diawasi peredarannya. Tembakau yang di Indonesia bisa tumbuh di China, sedangkan pemerintah Indonesia impor tembakau dari China. “Tembakau bukan tanaman yang dilarang, tetapi tanaman yang didiskriminasi,” kata Nana.
Menurut Nana, budidaya tanaman tembakau merupakan warisan budaya bangsa yang patut dilestarikan. Tembakau ini menjadi penunjang perekonomian keluarga. Bahkan pendapatan negara sangat besar dari tembakau.
Sementara itu, Asep Suherman mengatakan ada beberapa petani tembakau di Jawa Barat yang tersebar di Garut, Sumedang, Majalengka, dan Bandung. Total ada sekitar Rp124 miliar pendapatan tembakau di Jawa Barat.
Jawa Barat lebih dikenal dengan tembakau mole. “Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, kebetulan di Komisi II, saya mengontrol betul terkait kebijakan tembakau ini,” tukasnya.
Menurutnya, penggunaan DBHCT di Jawa Barat mengacu pada 50% kesehatan, 30% sosial, 15% untuk petani. Harusnya DBHCT diperuntukkan bagi daerah-daerah produksi petani tembakau.
“Kami mengharapkan aspirasi dan rekomendasi dari asosiasi petani untuk kami kawal kebijakannya di pemerintah,” katanya. Pihaknya juga menanti rekomendasi dari acara Koalisi Tembakau ini untuk bersama-sama diperjuangkan demi petani tembakau.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, tema pertanian sangat relevan untuk menjadi ruang konsolidasi, ruang publik, ruang komunikasi kebijakan di level pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menyampaikan semangat Ketua Umum DPP PKB, bahwa pilar yang harus diutamakan pemerintah baik level politik maupun regulasi itu adalah petani,” katanya. Negara Indonesia sebagai negara agraris, petani dominan. “Tidak terkecuali petani Tembakau,” sambungnya.
Menurut Ketua Komisi X DPR itu, orientasi model kebijakan pemerintah selalu berpihak pada industri daripada memproteksi kepentingan petani. Pemerintah lebih memfasilitasi kepentingan pasar.
“Dari sinilah peran kita untuk membantu mengimbangi kepentingan pasar dan membantu petani. Meyakinkan negara, agar petani punya daya tawar untuk negosiasi terhadap negara. Meyakinkan pemerintah atas kepentingan pasar yang beresiko merugikan petani,” katanya.
Syaiful Huda mengajak semua pihak khususnya pemerintah agar menyiapkan peta jalan kesejahteraan petani termasuk petani tembakau. “Saya mengajak, agar pemerintah tidak menjadi lawan petani, tapi untuk melakukan penguatan kerja pemerintah untuk peta jalan kesejahteraan petani dan melawan pasar. Dengan pengorganisasian petani, kita tidak melawan pasar dengan serampangan. Butuh reorientasi pembangunan baru, terkait politik kesejahteraan,” tutupnya.
tulis komentar anda