Cegah Ancaman Krisis, Pemerintah Diminta Buka Sektor Ekonomi

“Jeritan-jeritan juga muncul dari para tenaga kerja dan buruh. Skema bantuan memang sudah ada, tapi tentu tidak bisa 100% tepat sasaran. Ada klaster-klaster pekerja yang mungkin tidak tersentuh karena sektornya informal,” kata akademisi lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia itu. (Baca: Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Bersama)

Pembukaan kembali sektor ekonomi juga tak serta-merta menyelesaikan masalah. Ancaman minimnya suplai barang yang mulai terjadi, para pekerja yang sudah banyak diputus hubungan kerja dan akan kembali masuk pasar tenaga kerja, hingga sektor informal yang lumpuh akan segera menjadi beban ekonomi ke depannya.

“Secara regulasi, pemerintah dan legislatif melihat bahwa Covid-19 jadi momentum yang tepat untuk mengegolkan RUU Cipta Kerja yang memang sudah dipromosikan sebelum adanya pandemi ini,” jelas Leo.

Menurut Leo, kegiatan ekonomi memang perlu perlahan dibuka dan dibangun kembali dengan tetap ada pengawalan, pengawasan, dan sanksi yang tegas terkait hubungannya dengan protokol kesehatan.

“Perlu ada penegak hukum juga yang bisa memberikan sanksi yang jelas, mungkin bisa dengan menghentikan sementara lagi bisnisnya. Supaya sadar ada tanggung jawab moral bersama supaya Covid-19 ini tidak menyebar lebih luas lagi,” kata dia.

Subsektor Transportasi Laut Perketat Protokol Kesehatan