Pemerintah Tegaskan Tak Pernah Tunjuk Lab Tertentu Sebagai Pelaksana Tes PCR
Selasa, 02 November 2021 - 15:56 WIB
Pemerintah tak pernah menunjuk penyedia layanan kesehatan tertentu sebagai pelaksana tes PCR. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak pernah menunjuk laboratorium atau fasilitas kesehatan tertentu sebagai pelaksana kegiatan tes RT-PCR .
Hal itu ditegaskan untuk menepis tudingan adanya 'permainan' dalam bisnis PCR yang dikait-kaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Dan sejauh ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes," ujar Arya kepada media, Selasa (2/11/2021).
Arya menambahkan, ketentuan yang mewajibkan tes PCR justru tidak menguntungkan bagi bisnis sejumlah perusahaan pelat merah, seperti PT Angkasa Pura (Persero), PT ASDP (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink Indonesia, serta BUMN di sektor perhotelan.
Dia juga membantah isu keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis RT-PCR sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia. menegaskan, isu tersebut sangat tendensius.
Arya pun memaparkan data-data tes PCR di Indonesia. Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, pelaksanaan tes PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara, tes PCR yang dilakukan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Erick dan Luhut, hanya 700.000. "Dengan demikian, GSI hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5%! tegasnya.
Persentase tersebut menurutnya membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, bahkan tendensius. "Sebanyaki 97,5% tes dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau 30% atau 50% itu okelah bisa dikatakan GSI ini ada 'main'. Tapi ini hanya 2,5%," jelasnya.
Arya juga membeberkan soal kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Salah satu pemegang saham GSI diakuinya adalah Yayasan Adaro. Namun, yayasan itu hanya memiliki saham sebesar 6%. Di lain sisi, yayasan tersebut juga merupakan yayasan kemanusiaan.
Fakta lainnya, kata dia, Erick Thohir sejak diamanatkan menjadi menteri BUMN tidak lagi aktif mengurusi yayasan tersebut. "Jadi sangat jauhlah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Erick Thohir. Bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini juga sangat minim berperan di tes PCR," tandasnya.
Hal itu ditegaskan untuk menepis tudingan adanya 'permainan' dalam bisnis PCR yang dikait-kaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Dan sejauh ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes," ujar Arya kepada media, Selasa (2/11/2021).
Arya menambahkan, ketentuan yang mewajibkan tes PCR justru tidak menguntungkan bagi bisnis sejumlah perusahaan pelat merah, seperti PT Angkasa Pura (Persero), PT ASDP (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink Indonesia, serta BUMN di sektor perhotelan.
Dia juga membantah isu keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis RT-PCR sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia. menegaskan, isu tersebut sangat tendensius.
Arya pun memaparkan data-data tes PCR di Indonesia. Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, pelaksanaan tes PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara, tes PCR yang dilakukan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Erick dan Luhut, hanya 700.000. "Dengan demikian, GSI hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5%! tegasnya.
Persentase tersebut menurutnya membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, bahkan tendensius. "Sebanyaki 97,5% tes dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau 30% atau 50% itu okelah bisa dikatakan GSI ini ada 'main'. Tapi ini hanya 2,5%," jelasnya.
Arya juga membeberkan soal kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Salah satu pemegang saham GSI diakuinya adalah Yayasan Adaro. Namun, yayasan itu hanya memiliki saham sebesar 6%. Di lain sisi, yayasan tersebut juga merupakan yayasan kemanusiaan.
Fakta lainnya, kata dia, Erick Thohir sejak diamanatkan menjadi menteri BUMN tidak lagi aktif mengurusi yayasan tersebut. "Jadi sangat jauhlah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Erick Thohir. Bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini juga sangat minim berperan di tes PCR," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda