Selamatkan Garuda Indonesia Tanpa Rugikan Negara, Erick Thohir: Jangan Cinta Buta
Senin, 15 November 2021 - 20:42 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, proses penyelamatan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, akan tetap dilakukan. Namun ia memberikan catatan tanpa merugikan negara. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, proses penyelamatan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, akan tetap dilakukan. Namun ia memberikan catatan bahwa proteksi terhadap bisnis penerbangan Garuda Indonesia tanpa merugikan negara.
Seperti diketahui skema proteksi berupa penyertaan modal negara (PMN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.
Meski begitu Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proteksi atau perlindungan terhadap emiten dengan kode saham GIAA itu tidak merugikan negara, khususnya di sisi pendanaan.
"Kita jangan anti proteksi, banyak negara lain juga melakukan proteksinya. Hal ini juga kita mesti pintar, mana yang tidak perlu proteksi silakan, mana yang perlu proteksi. Tetapi bukan merugikan negara bahwa dia bisa sustainable secara bisnis tanpa suntikan negara," ujar Erick, Senin (15/11/2021).
Saat ini upaya restrukturisasi dan negosiasi utang Garuda Indonesia senilai USD 9,8 miliar atau setara Rp 139 triliun terus dilakukan pemegang saham. Meski begitu, Erick memastikan pihaknya tidak 'cinta buta' terhadap upaya penyelamatan maskapai penerbangan pelat merah itu.
"Cinta buta yang akhirnya membahayakan pengambilan keputusan dan juga membahayakan Garuda sendiri. Inilah posisi-posisi yang tidak mudah, ini bagian tanggung jawab BUMN," katanya.
Di luar restrukturisasi utang Garuda Indonesia sebesar Rp 139 triliun, ada sejumlah langkah efisiensi yang akan ditempuh pemegang saham untuk mengurangi beban keuangan perusahaan.
Misalnya, pengurangan rute penerbangan internasional, domestik, hingga pengembalian pesawat ke lessor. Kementerian BUMN sudah memutuskan memberhentikan sejumlah rute penerbangan internasional Garuda Indonesia.
Seperti diketahui skema proteksi berupa penyertaan modal negara (PMN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.
Meski begitu Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proteksi atau perlindungan terhadap emiten dengan kode saham GIAA itu tidak merugikan negara, khususnya di sisi pendanaan.
"Kita jangan anti proteksi, banyak negara lain juga melakukan proteksinya. Hal ini juga kita mesti pintar, mana yang tidak perlu proteksi silakan, mana yang perlu proteksi. Tetapi bukan merugikan negara bahwa dia bisa sustainable secara bisnis tanpa suntikan negara," ujar Erick, Senin (15/11/2021).
Saat ini upaya restrukturisasi dan negosiasi utang Garuda Indonesia senilai USD 9,8 miliar atau setara Rp 139 triliun terus dilakukan pemegang saham. Meski begitu, Erick memastikan pihaknya tidak 'cinta buta' terhadap upaya penyelamatan maskapai penerbangan pelat merah itu.
"Cinta buta yang akhirnya membahayakan pengambilan keputusan dan juga membahayakan Garuda sendiri. Inilah posisi-posisi yang tidak mudah, ini bagian tanggung jawab BUMN," katanya.
Di luar restrukturisasi utang Garuda Indonesia sebesar Rp 139 triliun, ada sejumlah langkah efisiensi yang akan ditempuh pemegang saham untuk mengurangi beban keuangan perusahaan.
Misalnya, pengurangan rute penerbangan internasional, domestik, hingga pengembalian pesawat ke lessor. Kementerian BUMN sudah memutuskan memberhentikan sejumlah rute penerbangan internasional Garuda Indonesia.
tulis komentar anda