Gula Pasir di Pasaran Raib, Ketua DPD Minta Penjelasan Pemerintah
Selasa, 08 Maret 2022 - 19:22 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memeriksa stok bantuan sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kantor Kadin Jawa Timur, Surabaya, beberapa waktu lalu. Foto/Ist
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan kelangkaan sejumlah bahan pangan di pasaran seperti minyak goreng dan gula pasir. Dia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
"Tentu harus dijelaskan mengapa gula pasir juga ikut menghilang di pasaran seperti minyak goreng. Saya meminta pemerintah menjelaskan hal ini," kata LaNyalla di sela kegiatan reses di Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).
Pantauan LaNyalla di beberapa pasar menunjukan sejumlah toko tidak menjual minyak goreng dan gula pasir. Padahal, kedua komoditas tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat rumah tangga dan juga pelaku usaha ultra mikro dan kecil.
"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata LaNyalla.
Alih-alih memulihkan ekonomi, senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi ini akan semakin menjerat masyarakat masuk ke dalam kemiskinan yang makin dalam.
"Jika pemerintah tidak sensitif, ini akan memicu rasa frustasi masyarakat. Mereka harus mengantre untuk membeli minyak goreng, sementara pengusaha CPO menikmati keuntungan besar," cetusnya.
LaNyalla meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi masalah ini. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. "Pemerintah jangan menunggu masyarakat bertindak anarkis karena permasalahan pangan yang tidak tercukupi," tandasnya.
Dia pun mendorong pemerintah untuk mencabut dan merevisi Permendag Nomor 2 Tahun 2002 terkait ekspor. Setidaknya, sementara waktu menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
"Pemerintah juga harus memberikan jawaban ke mana hilangnya gula pasir. Jangan sampai menjelang Ramadan semua bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat hilang semua dan tiba-tiba muncul dengan harga yang tidak rasional. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat," pungkasnya.
Lihat Juga: Pedagang Ritel Harus Sabar, Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp474 M Baru Dibayar ke Produsen
"Tentu harus dijelaskan mengapa gula pasir juga ikut menghilang di pasaran seperti minyak goreng. Saya meminta pemerintah menjelaskan hal ini," kata LaNyalla di sela kegiatan reses di Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).
Pantauan LaNyalla di beberapa pasar menunjukan sejumlah toko tidak menjual minyak goreng dan gula pasir. Padahal, kedua komoditas tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat rumah tangga dan juga pelaku usaha ultra mikro dan kecil.
"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata LaNyalla.
Alih-alih memulihkan ekonomi, senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi ini akan semakin menjerat masyarakat masuk ke dalam kemiskinan yang makin dalam.
"Jika pemerintah tidak sensitif, ini akan memicu rasa frustasi masyarakat. Mereka harus mengantre untuk membeli minyak goreng, sementara pengusaha CPO menikmati keuntungan besar," cetusnya.
LaNyalla meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi masalah ini. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. "Pemerintah jangan menunggu masyarakat bertindak anarkis karena permasalahan pangan yang tidak tercukupi," tandasnya.
Baca Juga
Dia pun mendorong pemerintah untuk mencabut dan merevisi Permendag Nomor 2 Tahun 2002 terkait ekspor. Setidaknya, sementara waktu menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
"Pemerintah juga harus memberikan jawaban ke mana hilangnya gula pasir. Jangan sampai menjelang Ramadan semua bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat hilang semua dan tiba-tiba muncul dengan harga yang tidak rasional. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat," pungkasnya.
Lihat Juga: Pedagang Ritel Harus Sabar, Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp474 M Baru Dibayar ke Produsen
(ind)
tulis komentar anda