Antrean Panjang Solar Bersubsidi Picu Kemacetan, Pertamina Bilang Begini
Kamis, 10 Maret 2022 - 22:03 WIB
Antrean panjang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terjadi hampir di semua SPBU lingkup Maros. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews
MAKASSAR - Antrean panjang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terjadi hampir di semua SPBU lingkup Maros, Kamis (10/3/2022). Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi.
Menanggapi hal tersebut, Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan, menjelaskan solar merupakan BBM bersubsidi yang kuota penggunaannya diatur supaya tidak menyebabkan anggaran negara jebol.
Berdasarkan aturan BPH Migas, dua tahun belakangan ini, pengaturan kuota BBM jenis solar telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak SPBU. Pengaturan kuota tersebut harus bijak, jika konsumsi melebihi ketentuan maka SPBU diwajibkan membayar selisih kepada negara.
"Jadi peraturan itu menyebutkan bahwa ketika SPBU diberikan jatah sekian solar setahun, dijaga supaya tidak over, terus dikontrol setiap triwulan. SPBU tentu harus melakukan penghematan agar tidak over, bentuknya SPBU mengorder BBM ke Pertamina terbatas karena mereka menyadari bahwa sudah mendekati batas kuota," jelas Taufiq, kepada SINDOnews, Kamis (10/3/2022).
Terkait isu kelangkaan, dia mengungkapkan bahwa pasokan justru melimpah. Hanya saja, ada upaya penghematan yang dilakukan oleh SPBU agar tidak dikenakan beban kerugian jika menjual melebihi dari kuota yang telah ditetapkan.
"Tugas Pertamina sama-sama menjaga karena diamanahkan sebagai distributor, kita harus menjaga kuota tidak over dan menjaga ketersediaan solar. Saat diperlukan order dari SPBU, maka kita akan senantiasa siap melayani," katanya.
Dia melanjutkan, Pertamina juga senantiasa mengedukasi masyarakat agar konsumsi BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan. Terdapat beberapa kategori konsumen yang dilarang menggunakan solar, seperti industri, perkebunan, hingga kendaraan roda enam lebih.
Menanggapi hal tersebut, Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan, menjelaskan solar merupakan BBM bersubsidi yang kuota penggunaannya diatur supaya tidak menyebabkan anggaran negara jebol.
Berdasarkan aturan BPH Migas, dua tahun belakangan ini, pengaturan kuota BBM jenis solar telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak SPBU. Pengaturan kuota tersebut harus bijak, jika konsumsi melebihi ketentuan maka SPBU diwajibkan membayar selisih kepada negara.
"Jadi peraturan itu menyebutkan bahwa ketika SPBU diberikan jatah sekian solar setahun, dijaga supaya tidak over, terus dikontrol setiap triwulan. SPBU tentu harus melakukan penghematan agar tidak over, bentuknya SPBU mengorder BBM ke Pertamina terbatas karena mereka menyadari bahwa sudah mendekati batas kuota," jelas Taufiq, kepada SINDOnews, Kamis (10/3/2022).
Terkait isu kelangkaan, dia mengungkapkan bahwa pasokan justru melimpah. Hanya saja, ada upaya penghematan yang dilakukan oleh SPBU agar tidak dikenakan beban kerugian jika menjual melebihi dari kuota yang telah ditetapkan.
"Tugas Pertamina sama-sama menjaga karena diamanahkan sebagai distributor, kita harus menjaga kuota tidak over dan menjaga ketersediaan solar. Saat diperlukan order dari SPBU, maka kita akan senantiasa siap melayani," katanya.
Dia melanjutkan, Pertamina juga senantiasa mengedukasi masyarakat agar konsumsi BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan. Terdapat beberapa kategori konsumen yang dilarang menggunakan solar, seperti industri, perkebunan, hingga kendaraan roda enam lebih.
Lihat Juga :
tulis komentar anda