Ketua Komisi VI DPR: Kenaikan Harga Pertamax Wujud Rasa Keadilan
Sabtu, 26 Maret 2022 - 14:42 WIB
Dalam kondisi saat ini, kata dia, Komisi VI DPR memahami jika Pertamina ingin menyesuaikan harga Pertamax. Yang penting, tegas dia, kenaikan itu dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. "Komisi VI akan terus melakukan pengawasan," imbuhnya.
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax adalah keniscayaan, sebab sangat memengaruhi kinerja keuangan BUMN migas tersebut. Terlebih, Pertamina adalah perusahaan negara yang banyak mendapatkan penugasan dari pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.
"Pertamina juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional. Makanya sebagai BUMN mesti di-support Pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan bahwa masyarakat perlu paham bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi. Dengan begitu, harga jual BBM yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
"Kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga Pemerintah," ujar Tulus.
Apalagi, imbuhnya, pemerintah sudah menyatakan bahwa harga keekonomian Pertamax sangat tinggi sehingga dapat dipahami jika BBM jenis tersebut memang perlu penyesuaian.
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax adalah keniscayaan, sebab sangat memengaruhi kinerja keuangan BUMN migas tersebut. Terlebih, Pertamina adalah perusahaan negara yang banyak mendapatkan penugasan dari pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.
"Pertamina juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional. Makanya sebagai BUMN mesti di-support Pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan bahwa masyarakat perlu paham bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi. Dengan begitu, harga jual BBM yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
"Kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga Pemerintah," ujar Tulus.
Apalagi, imbuhnya, pemerintah sudah menyatakan bahwa harga keekonomian Pertamax sangat tinggi sehingga dapat dipahami jika BBM jenis tersebut memang perlu penyesuaian.
(fai)
tulis komentar anda