Mau Dibawa Kemana Tapera?

Sabtu, 27 Juni 2020 - 13:35 WIB
"Ini nirlaba, kami lembaga yang dibentuk profit motif. Jadi untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan dana sebagai modal awal oleh pemerintah Rp2,5 triliun. Itu kami kelola dananya, dipakai untuk operasional BP Tapera. Jadi murni hasil tabungan yang kita kelola di BP Tapera, dikelola kembali ke mereka yakni masing-masing peserta," terangnya.

Hal senada dilontarkan Kementerian PUPR melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). BLU PPDPP menyalurkan dana bantuan perumahan untuk MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pada 2020, pemerintah menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp11 triliun, yang terdiri dari Rp9 triliun DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah. Tercatat hingga 18 Juni 2020, penyaluran FLPP tahun ini telah mencapai Rp6,87 triliun untuk 67.982 unit rumah, atau telah mencapai 66,32%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 12 Juni 2020 mencapai Rp51,24 triliun untuk 723.584 unit rumah.

Proses penyalurannya dilaksanakan dengan mengedepankan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Direktur Utama Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengungkapkan, inovasi yang dikembangkan tersebut merupakan salah satu percepatan kesediaan hunian dalam mempertemukan supply dan demand.

"Kita fokus pada berapa besarnya supply hunian. Potensi dan dukungan aktif para asosiasi pengembang luar biasa dalam memberikan data. Saya apresiasi pengembang yang mendaftarkan terus perumahannya ke Sikumbang. Sehari rata-rata lebih dari 1.000 hunian didaftarkan di aplikasi ini," tuturnya.

Sejumlah perbankan pun menyambut baik jelang pengoperasian BP Tapera pada awal 2021. Head of Retail PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hermita Akmal mengatakan BNI sudah siap lantaran sebelumnya juga sudah berpengalaman mengurusi dana perumahan pegawai negeri sipil dari skema Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum).

"Saya melihatnya kalau ASN (aparatur sipil negara) didahulukan malah lebih bagus, bisa adaptasi dulu, trial and error, supaya bisa berjalan lancar," ungkap Hermita. Apalagi, menurutnya, program ini bisa lebih baik dari program Bapertarum karena juga bisa digunakan selain untuk membeli rumah, juga bisa untuk merenovasi dan membangun rumah.

"Dari sisi perbankan sangat mendukung, apalagi melihat bahwa dari sekian banyak anggaran yang disediakan yang terserap baru 12% untuk PNS, berarti banyak PNS yang banyak belum punya rumah. Program ini diharapkan bisa memaksimalkan penyerapannya," kata Hermita.

Agar masyarakat lebih tertarik mengikuti Tapera, ada baiknya pemerintah juga membuat relaksasi bagi peserta yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga semua bisa dapat rumah dengan proses yang tidak berbelit-belit. "Nah, relaksasinya apa saja? Ini perlu dirembuk bareng lagi. Intinya, perbankan sangat mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President PT Bank Tabungan Negara Tbk Suryanti Agustinar mengatakan BTN sudah siap menjadi pusat finansial lantaran sudah mempunyai data lengkap tentang kondisi perumahan dan penyebarannya.

"Jadi, kami bisa tambah sinergi dengan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan). BP Tapera akan melakukan pengelolaan dan juga pemupukan. Kami berharap selain untuk pemanfaatan, kami bisa menjadi tempat pemupukan dana," bilangnya.

Sebagai bank yang juga fokus pada pemenuhan program sejuta rumah, Tapera diharapkan juga bisa memperbesar pasar perumahan menengah bawah untuk kalangan di atas MBR sekalipun dengan menyediakan bunga yang tetap rendah.

"Kami sudah mempersiapkan diri karena segmennya akan bertambah. Dukungan yang kami butuhkan adalah bagaimana untuk masalah regulator untuk rencana pengalihan FLPP ke BP Tapera," tuturnya.

Suryanti juga mengusulkan agar pemerintah nantinya masih harus memerincikan mekanisme pengalihan dari FLPP, mekanisme kepesertaan bagi MBR yang sudah mendapat manfaat FLPP, dan tentang pedoman pengelolaan tapera.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More