Transfer Pricing Menjadi Langkah Pencegahan Penghindaran Pajak

Salil menjelaskan, OECD sejak 2020 telah melakukan dua kali pembaruan terhadap Transfer Pricing Guidelines. Dia mencatat OECD kembali merilis Transfer Pricing Guidelines pada Januari 2022 memperbarui informasi penting yang mencakup penyempurnaan tiga acuan, di antaranya terkait kapan dan dalam kasus seperti apa pembagian laba transaksi (PSM) menjadi metode yang tepat untuk digunakan, pembaharuan pedoman Hard-to-Value Intangibles (HTVI), dan penentuan harga transfer atas transaksi keuangan.

Senada, International Tax Analyst di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Melani Dewi Astuti menilai pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah memperbarui Pasal 18 ayat 3 UU PPh yang mengatur tiga isu penting, yakni penambahan metode penentuan harga wajar, penerapan benchmarking, dan secondary adjustment.

Baca juga: Ini 11 Negara dengan Pajak Bandara Termahal di Dunia

“Atas pembaharuan pada Pasal 18 ayat 3 UU PPh, penentuan harga wajar dapat dilakukan dengan tambahan 3 metode baru yakni comparable uncontrolled transaction method, tangible asset and intangible asset valuation, dan business valuation. Tujuan penambahan metode ini adalah untuk mengakomodasi penggunaan metode-metode baru selain 5 metode yang telah ditetapkan pada peraturan sebelumnya,” tambahnya.

Adanya penyebutan tambahan metode-metode baru transfer pricing yang tersedia dalam UU HPP diharapkan dapat menjadi langkah optimalisasi pencegahan penghindaran pajak internasional yang praktiknya banyak dilakukan melalui transfer pricing.