Tolak Rencana Subholding, Serikat Pekerja Pertamina Bentangkan Spanduk
Jum'at, 03 Juli 2020 - 06:12 WIB
Ada yang berbeda di gedung kantor Pertamina Shipping di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (3/7/2020) pagi ini. Spanduk besar membentang di atas gedung tepat di bawah tulisan PT Pertamina (Persero) Shipping. Foto/Dok
JAKARTA - Ada yang berbeda di gedung kantor Pertamina Shipping di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, JakartaUtara, Jumat (3/7/2020) pagi ini. Spanduk besar membentang di atas gedung tepat di bawah tulisan PT Pertamina (Persero) Shipping.
Isinya penolakan atas beberapa keputusan Pemerintah terhadap Pertamina belakangan ini, seperti pembentukan subholding-subholding di bawah Pertamina sebagai holding migas. "PENUGASAN DISTRIBUSI BBM DIALIHKAN KE SUB HOLDING. INGAT..!! PERTAMINA BERPOTENSI HANCUR BERKEPING-KEPING. NAIKNYA HARGA BBM BAKAL BIKIN RAKYAT PUSING," demikian bunyi spanduk dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) tersebut.
(Baca Juga: Dirut Pertamina Kaji Dua Sub Holding Siap IPO )
Seperti diketahui, berbagai serikat pekerja di Pertamina yang bernaung di bawah payung Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah lantang menyuarakan penolakan terhadap dibentuknya subholding-subholding di dalam tubuh Pertamina sebab rawan privatisasi dengan dilepas sahamnya ke publik bahkan perusahaan asing.
Isinya penolakan atas beberapa keputusan Pemerintah terhadap Pertamina belakangan ini, seperti pembentukan subholding-subholding di bawah Pertamina sebagai holding migas. "PENUGASAN DISTRIBUSI BBM DIALIHKAN KE SUB HOLDING. INGAT..!! PERTAMINA BERPOTENSI HANCUR BERKEPING-KEPING. NAIKNYA HARGA BBM BAKAL BIKIN RAKYAT PUSING," demikian bunyi spanduk dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) tersebut.
(Baca Juga: Dirut Pertamina Kaji Dua Sub Holding Siap IPO )
Seperti diketahui, berbagai serikat pekerja di Pertamina yang bernaung di bawah payung Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah lantang menyuarakan penolakan terhadap dibentuknya subholding-subholding di dalam tubuh Pertamina sebab rawan privatisasi dengan dilepas sahamnya ke publik bahkan perusahaan asing.
Lihat Juga :