BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi
Senin, 06 Juli 2020 - 06:05 WIB
"Sejak Perpu untuk penanganan covid-19 dikeluarkan, membuat Pemerintah berpikir bisa melakukan apapun. Tapi itu hanya di ranah fiskal. Sedangkan moneter ada standar internasional. Risikonya bila BI mengikuti kemauan Pemerintah atau DPR menyuntikkan ratusan triliun bisa membuat hyper inflasi. Ini merusak kepercayaan pelaku pasar," ujarnya.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Dia mengaku selama masa pandemi, di berbagai negara hal yang paling dituntut kekompakannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini berarti kekompakan kementerian keuangan dan bank sentralnya.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Dia mengaku selama masa pandemi, di berbagai negara hal yang paling dituntut kekompakannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini berarti kekompakan kementerian keuangan dan bank sentralnya.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
Lihat Juga :
tulis komentar anda