Pro Kontra Kebijakan Tarif KRL untuk Orang Kaya dan Si Miskin

Menurut Djoko, di luar data, masyarakat juga bisa membantu melakukan verifikasi penerima subsidi tarif KRL. Caranya dengan melakukan teguran sosial.

"Nanti yang mau verifikasi miskin tidaknya, itu orang sekitar. Kok kamu mampu tapi minta keringanan terhadap pemerintah. Nanti dia juga malu," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, rencana pembedaan tarif penumpang KRL merupakan kebijakan yang tidak sinkron dengan upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia.

"Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan. Pola transportasi itu harus diarahkan, dan kalau sekarang kondisinya justru ada penyesuaian subsidi atau pembatasan subsidi pada transportasi publik, ya ini kan artinya tidak menyelesaikan permasalahan," katanya.

Dia menilai bahwa seharus pemerintah memberikan subsidi lebih terhadap angkutan transportasi publik, baik untuk masyarakat bawah maupun masyarakat atas. Kebijakan ini dilakukan di sejumlah negara.



"Seharusnya angkutan transportasi publik itu subsidinya semakin ditambah. Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat, baik untuk orang kaya, kelas menengah, atau orang miskin, untuk beralih ke transportasi publik, termasuk KRL. Nah itu yang dilakukan di banyak negara, seperti di Spanyol dan Jerman, ada diskon yang sangat besar untuk beralih kepada transportasi publik. Itu yang harusnya digunakan," katanya.