Dirut BPJS Kesehatan: Regulasi dan Strategi Penting dalam Mendorong Peningkatan Mutu Layanan

JAKARTA - Perlindungan jaminan kesehatan saat ini sudah dijadikan sebagai prioritas di berbagai negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat. Namun, dibutuhkan mekanisme pengaturan yang sistematis dan kerangka hukum yang kuat dalam upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan ISSA Webinar on Extending Health Coverage: Regulatory aspect and strategies, Kamis (23/02).

Ghufron menyebut, jaminan sosial kesehatan hadir di Indonesia ditandai dengan adanya integrasi beberapa skema asuransi kesehatan ke dalam model pembayar tunggal. Dengan jumlah populasi yang tersebar ke berbagai wilayah, hal tersebut menjadi tantangan utama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan dengan kondisi geografis yang berbeda.

“BPJS Kesehatan kini menjadi lembaga penyelenggara yang kian matang dalam menjalankan Program JKN. Menuju tahun kesepuluh penyelenggaraan Program JKN, pelaksanaan program tersebut sudah on the right track, sudah 90% penduduk Indonesia menjadi pesertanya, kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan terus meningkat, ekosistem, budaya kerja dan tata kelolanya pun telah terbangun kuat,” ungkap Ghufron.

Ia mengatakan, perluasan cakupan kepesertaan terus dilakukan BPJS Kesehatan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing menjadi peserta JKN. Namun, dengan bertambahnya jumlah peserta, ia menilai peningkatan kualitas layanan juga sangat dibutuhkan sehingga seluruh peserta bisa mengakses pelayanan dengan nyaman.